SIAK (CAKAPLAH) - Dinas Perikanan Peternakan (Diskannak) Kabupaten Siak meraih penghargaan mitra penagihan piutang negara terbaik 1 se-Riau dari Dirjen Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kemenkeu RI dalam ajang Seroja Awards 2023 yang dilaksanakan di Kota Dumai, Kamis (16/3/2023).

Penilaian dilakukan pada 2022, meraih terbaik 1 di Riau, bahkan Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau (Kepri). Kepala KPKNL perwakilan Dumai, Muhammad Hasbi Hanif menyerahkan piagam kepada Sekda Siak, Arfan Usman dan Plt Kepala Disnakkan Siak, Said Saggaf.

"Terima kasih kepada instansi yang terlibat atas kinerjanya sehingga dapat penghargaan tinggi. Awards ini bukanlah satu-satunya tujuan kita, namun bekerja keras, disiplin laporan tepat pada waktu dan mentaati aturan yang berlaku adalah target kita," cakap Arfan.

Dengan penghargaan ini, kata mantan Kepala Diskominfo Siak itu, pengelolaan aset terutama di lingkup Pemkab Siak ke depan lebih baik lagi. Menjadikan capaian baik tersebut sebagai motivasi dan semangat dalam bekerja.

"Ada dua dinas di Siak meraih penghargaan dari KPKNL Dumai yaitu Diskannak dan Dinas Koperasi dan UMKM dengan kategori yang sama. Kita ingin semua OPD nilainya baik dalam pengelolaan aset ini baik pendataan, pelaporan maupun hal lain," kata Arfan.

Kepala KPKNL Dumai, Muhammad Hasbi Hanif mengatakan penghargaan ini diberikan bentuk apresiasi atas kinerja baik, serta kolaborasi kepada stakeholder yang ada di Riau.

"Penghargaan ini merupakan wujud terima kasih kami kepada instansi yang telah bersinergi dengan baik. Pengelolaan barang miliki negara harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk kemakmuran daerah," kata M Hasbi.

Ia menyampaikan, tata kelola aset yang baik salah satunya diwujudkan dalam pelayanan yang baik pula. Upaya pemerintah mengembalikan hak negara berupa piutang instansi pemerintah pengelolaan barang milik negara serta mempercepat akselerasi pengurusan piutang negara, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara (PUPN).

"Poin terpentingnya bagaimana kita melaksanakan tata kelola aset atau barang milik negara dilakukan secara optimal mungkin. Jadi kalau ada tim kami mengunjungi daerah kabupaten/kota tujuannya ingin berdiskusi bagaimana kondisi asetnya. Bisa seoptimal mungkin menghasilkan sesuatu nilai lebih yang bisa kita kelola untuk kita kembalikan kepada masyarakat, melalui program yang ada di lembaga atau instansi masing-masing," katanya.