PEKANBARU (CAKAPLAH) - Memasuki awal ramadan 1444 Hijriyah, berdasarkan data dari Dinkes Riau, capaian vaksin booster kedua yang sudah dibuka untuk umum sejak awal tahun 2023 lalu baru mencapai 22.660 dosis, atau 6,38 persen.

Sementara itu, saat ini capaian vaksin dosis I di Riau sudah mencapai 88,00 persen. Vaksin dosis kedua capai 72,56 persen, dan capaian vaksin ketiga atau booster pertama mencapai 34,61 persen.

Saat ini muncul beberapa isu yang mengatakan bahwa vaksin booster kedua nantinya bisa jadi dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan sebagai syarat mudik bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian untuk menetapkan booster kedua sebagai syarat mudik Lebaran.

"Apakah vaksinasi ini jadi syarat mungkin nanti kita kaji paling baiknya bagaimana. Tentu banyak hal lain yang juga akan jadi pertimbangan, bukan cuma vaksinasi,"ujar Kepala BKPK Kemenkes, Syarifah Liza Munira dalam konferensi pers di Jakarta.

Dengan demikian, syarat perjalanan yang berlaku saat ini adalah syarat terakhir yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, yaitu Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE itu, disebutkan bahwa para pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, dan darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota yang berusia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama.

Sementara itu, bagi anak usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Sedangkan anak di bawah usia 6 tahun dikecualikan dari syarat vaksinasi dengan catatan harus didampingi oleh pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19.

Lalu, pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid sehingga tidak bisa menerima vaksinasi Covid-19 wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.