BENGKALIS (CAKAPLAH) - Kabupaten Bengkalis menjadi daerah diselenggarakannya Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis Berbasis Potensi Unggulan Daerah, yang diselenggarakan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, di Ruang Pertemuan Hotel Twin Bengkalis, Selasa (28/3/2023).

"Kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentunya menyambut baik dan sangat mendukung dengan dilaksanakannya rapat koordinasi inI. Karena melalui Rakor ini dapat membuktikan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Bengkalis begitu besar, dalam mendukung kemajuan pada kawasan perbatasan negara terkhusus pada wilayah yang ditetapkan sebagai PKSN Bengkalis," ujar Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Bustami HY ketika menghadiri pembukaan Rakor tersebut.

Bustami juga menyebutkan, sebagai beranda depan negara, Kabupaten Bengkalis menjadi kawasan perbatasan negara dan menjadi salah satu pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan dengan negara tetangga.

Sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, bahwasanya PKSN Bengkalis memiliki fungsi diantaranya sebagai pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan.

"Juga menjadi pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; pusat pemerintahan. Pusat perdagangan dan jasa, pusat industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan, pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pusat pelayanan transportasi laut," jelasnya.

Artinya, lanjut mantan Sekda Bengkalis ini, keberadaan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan, tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai kawasan pertahanan dan keamanan saja, akan tetapi keberadaannya juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

"Kami yakin melalui Rakor ini dapat menjadi langkah awal kita untuk memperkuat sinergi dan membangunan komunikasi yang lebih intensif agar cita-cita kita dalam membangun negeri di kawasan perbatasan negara dapat diwujudkan dan menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai kawasan negara yang aman, berdaulat, maju dan berdaya saing," ujarnya.

Dikesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini memiliki potensi sumber daya alam serta memiliki peluang pasar yang cukup besar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga khusunya Malaysia yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka.

Dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat, kami berharap pengembangan di berbagasi sektor sesuai dengan fungsi PKSN di kawasan perbatasan negara khususnya di Kabupaten Bengkalis ini akan menjadi lebih optimal.

"Terus terang, selama ini kami di daerah khususnya Kabupaten Bengkalis, sudah terlalu sering disampaikan berbagai upaya pembangunan kawasan oleh kementerian maupun lembaga, yang sampai saat ini, kami melihatnya baru sebatas wacana dan sangat sedikit implementasinya. Namun hal tersebut tidak membuat kami berputus asa dan kami yakin melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, seperti melalui forum-forum seperti ini, Insyaallah Semuanya Dapat Kita Wujudkan. Kami pemerintah daerah tentunya siap bersinergi, berkolaborasi serta mendukung sepenuhnya dari setiap rencana program yang telah disusun untuk dilaksanakan sepenuhnya di Negeri Junjungan ini," paparnya mengakhiri sambutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Gutmen Nainggolan, didampingi Asisten Deputi Farida Kurnianingrum, serta para peserta dari berbagai instansi.(Inf)