MERANTI (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi SSos, mengingatkan pemerintah daerah agar segera mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD). Pasalnya, ADD yang ditunggu-tunggu itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demikian disampaikan Sopandi ketika berbincang-bincang dengan CAKAPLAH.com.

Kata Sopandi, pihak desa di Kepulauan Meranti sudah sangat berharap ADD itu segera dicairkan. Terakhir, ADD di Kepulauan Meranti cair sampai Bulan Oktober 2022. Sementara November dan Desember 2022 tidak ada pencairan.

Memasuki 2023, tambah Politisi PAN ini, hingga penghujung Bulan Maret ADD yang ditunggu-tunggu pihak desa pun tak kunjung cair. Untuk itu, dia mengingatkan Pemda Kepulauan Meranti agar segera menindaklanjuti keluhan kades karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kita berharap agar masalah ini tidak berlanjut panjang. Karena ini sudah masuk bulan ramadan, keperluan untuk perangkat desa baik di bidang administrasi maupun masalah keuangan desa, sangat diperlukan," kata Sopandi.

Ditambahkan Sopandi, jika pencairan ADD tak selesai selama Bulan Ramadan, maka akan berdampak kepada pelayanan masyarakat maupun gaji aparat desa yang sampai sekarang belum dibayar.

"Jika ini tidak segera direalisasikan, coba pemerintah daerah beri keterangan resmi meyangkut keuangan daerah agar aparat desa tidak tertunggu-tunggu," ujar lelaki yang akrab disapa Atah Pandi ini.

Kisruh ADD tak kunjung cair membuat pihak desa menunjukkan sikap kesalnya. Misalnya di Desa Gogok Kecamatan Tebingtinggi Barat, mereka mengancam akan menutup kantor lantaran sudah lama tidak ada dana.

Terpisah, Ketua Aosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kepulauan Meranti, Toha SE, ketika dikonfirmasi mengatakan mereka telah beraudiensi dengan bupati dan pihak terkait. Tak cairnya ADD ini, diakui Toha memang sangat berdampak pada jalannya roda pemerintahan di desa.

"Sebelum puasa, kami sudah bertemu dengan bupati, PMD, BPKAD dan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ADD yang tak kunjung cair ini," kata Toha melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (28/3/2023)

Waktu itu, tambah Toha, pihak BPKAD mengatakan dana yang ada tidak banyak. Hanya kuat untuk membayar 1 bulan. "Ini kembali dikeluhkan kawan-kawan. Kalau hanya 1 bulan, tentu masih kurang. Kita mau berurusan ke ibukota, membawa bendahara, dan tidak pula bisa sekali berangkat urusan selesai. Itu mau pakai dana mana, sementara sudah banyak hutang di kedai-kedai," ujarnya.

Mendengar keluhan-keluhan dari kades, Bupati Adil bertanya berapa operasional desa satu bulan. Setelah dihitung-hitung, tambah Toha, disepakatilah besaran biaya operasional tiap desa rata-rata tiga juta rupiah.

"Setelah itu katanya akan dicairkan 1 bulan ADD dan tiga bulan operasional. Menurut info dari BPKAD, pencairan berikutnya nunggu kiriman DBH dari Provinsi Riau, itu sekitar akhir April," ujar Toha.

"Kami berharap, pencairan ADD untuk siltap dan non siltap kedua (Februari, red) bisa dibayarkan sebelum lebaran Idul Fitri. Sebab banyak kebutuhan yang harus dipenuhi di desa," tambahnya.

Terkait rencana beberapa kades akan menutup kantor desa, kata Toha, sikap itu tidak dibahas dan bukan menjadi keputusan forum. Dia memaklumi sikap dari kades, karena menurutnya itu merupakan luahan kekecewaan akibat tak kunjung cairnya ADD.

"Kalau di desa kami, pelayanan tetap jalan. Tidak ada penutupan kantor desa dan itu tidak menjadi keputusan forum. Hanya saja, kalau staff di kantor desa tidak full masuk itu betul, karena mereka ada yang melakukan aktivitas kerja lain guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita tak bisa memaksa mereka harus masuk terus, tapi pelayanan tak terganggu, tetap jalan," beber Toha.

Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, mengatakan surat penyediaan dana (SPD) sudah diterbitkan, Jumat (24/3/2023). Saat ini mereka tengah menunggu dokumen desa (pengajuan pencairan) melalui Pemdes.

"SPD sudah diterbitkan di hari Jumat. Kami menunggu dokumen desa melalui Pemdes. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan menanyakan ke PMD," kata Fitria Nengsih.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukirno, sempat memberikan penjelasan terkait polemik belum cairnya ADD. Katanya, pembayaran telah disepati satu bulan ADD dan tiga bulan operasional. Hanya saja, saat ini belum bisa terealisasi lantaran masih dalam proses.

"Sebetulnya bukan gaji tidak dibayarkan, namun masih dalam tahap proses," kata Sukirno kepada awak media.

Dijelaskan Sukirno, pihaknya juga sudah melayangkan surat imbauan kepada seluruh kades se-Kepulauan Meranti agar tetap memberikan peyanan kepada masyarakat. PMD tak menginginkan adanya pihak desa yang nekad sampai menutup kantor desa karena akan berdampak pada pelayanan.

Terhadap keterlambatan pembayaran ADD, Sukirno berharap agar para kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan yang saat ini Kepulauan Meranti.

"Kita harap kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan di Meranti saat ini. Kita juga sudah berikan pemahaman kepada kades-kades agar jangan sampai dilakukan penutupan kantor," harapnya.

Dirinya juga mengakui pembayaran gaji satu bulan dan tiga bulan operasional untuk tahap awal itu sudah disepakati oleh kades di Kepulauan Meranti dalam rapat bersama. Ia berharap dengan kesepakatan ini, agar semuanya bisa jelas dan tidak ada tuding-menuding dalam menyikapinya.

"Saya rasa kades di Meranti ini bijak dan profesional dalam menyikapi masalah ini," ungkapnya.

Setidaknya, anggaran gaji kades beserta perangkat lainnya untuk 96 desa se Kepulauan Meranti setiap bulannya sebesar lebih kurang Rp 5 miliar. Jika ditambahkan 3 bulan operasional, maka dibutuhkan biaya sebesar lebih kurang 5,9 miliar. (ADVERTORIAL)