PEKANBARU (CAKAPLAH) - Target dividen sebesar Rp800 miliar dari PT Riau Petroleum diragukan akan tercapai. Jika tidak tercapai, akan berpengaruh kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun.
Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dikonfirmasi soal perusahaan plat merah itu, akan segera menyurati Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia ingin segera menjadwalkan pertemuan terkait persoalan ini.
"Dalam waktu dekat kami akan surati Banggar kami mendorong agar bagaimana target ini dapat tercapai dan tidak menimbulkan defisit anggaran nantinya," kata Agung, Selasa (14/06/2023).
Sebelumnya, Anggota DPRD Riau Zulfi Murshal mengatakan, target itu cukup besar. Jika target dividen sebesar itu tidak tercapai, akan berdampak kepada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ditargetkan pendapatan dari Riau Petroleum senilai Rp800 miliar. Nilai ini tidak sedikit, jika tidak tercapai maka akan berdampak pada banyaknya kegiatan yang dipangkas dalam perencanaan APBD," kata Zulfi.
Lanjut dia, keraguannya ini harus segera direspons oleh Badan Anggaran (Banggar). Banggar DPRD Riau bersama TAPD Riau harus segera melakukan pembahasan kembali dengan mencarikan solusi sumber pendapatan lain.
Sehingga target setoran dari PT Riau Petroleum nantinya tidak memicu defisit anggaran. Bayangkan saja, kata dia, Rp800 miliar ini yang semula sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan, tapi tidak tercapai maka akan terjadi rasionalisasi anggaran.
"Makanya harus dicari potensi pendapatan lain, agar defisit bisa kita hindari. Ini catatan penting saya yang harus segera ditanggapi," kata dia.
Kata dia, melihat target kerja BUMD yang bergerak dalam pengelolaan migas itu, pada tahun-tahun sebelumnya belum tercapai. Dia pesimis tahun ini mencapai target yang ditetapkan.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |