PEKANBARU (CAKAPLAH)-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau menggelar Fasilitasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perhutanan Sosial di Riau Tahun 2023, Kamis (22/6/2023) di Pekanbaru.

Kepala DLHK Riau, Mamun Murod mengatakan, bahwa Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan suatu peluang bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan agar dapat mengakses sumber daya yang ada secara legal.

"Selama ini masyarakat sering terbentur dengan larangan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di dalam kawasan hutan, sedangkan wilayah tersebut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat," kata Mamun Murod.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021 bertujuan memberikan peluang akses legal bagi masyarakat melalui 5 skema pemanfaatan, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA).

"Perkembangan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau saat ini berjumlah 106 lokasi dengan luas 122 ribu Ha," sebutnya.

Pengelolaan PS dilakukan melalui penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penangan konflik tenurial, pendampingan dan kemitraan lingkungan.

Penyusunan rencana PS meliputi Penyusunan rencana kerja perhutanan sosial untuk jangka waktu 10 tahun dan penyusunan rencana kerja tahunan untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan rencana kegiatan perhutanan sosial memuat kegiatan penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan, pengembangan kewirausahaan dan monitoring serta evaluasi, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Penyusunan RKPS dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial bersama atau didampingi oleh Penyuluh dan atau pendamping, kemudian penilaian RKPS dilakukan oleh kepala UPT KPH dan pengesahan RKPS dilakukan oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Di dalam penyusunan rencana kerja perhutanan sosial dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, pendamping/ penyuluh, Pokja PPS dan atau pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan.

"Dengan dilaksanakannya fasilitasi menyusunan RKPS/RKT besar harapan kami Perhutanan Sosial di Riau sudah tidak mengalami kendala dalam penyusunan dokumen rencana kerja perhutanan sosial sehingga dapat melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan potensi yang ada untuk menuju hutan lestari masyarakat sejahtera," tukasnya.