PELALAWAN (CAKAPLAH) - Dua kepala daerah di Provinsi Riau menjadi saksi penandatanganan kerjasama Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Program (FFVP) tahun 2023 yang digulirkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Penandatanganan kerjasama digelar di hotel Unigraha, Riau Kompleks PT RAPP, Jumat (23/6/2023).
Kerjasama Program Desa Bebas Api di tahun 2023 terjadi penambahan tiga desa berada di dua kabupaten. Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Diantaranya, Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Air Hitam masuk Kabupaten Pelalawan, sementara penambahan satu desa di Kabupaten Kampar mengandeng Desa Kuntu.
Kedua kepala daerah menjadi saksi penandatanganan kerjasama ini, antara lain Wakil Bupati Pelalawan H Nasarudin mewakili Bupati H Zukri dan Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
Hadir juga dalam rangkaian penandatanganan kerjasama internasional, Ketua DPRD Pelalawan Baharudin, Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto, Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, Komandan Kodim 0313/Kampar Letkol Arh Mulyadi, Kepala UPT KPH Sorek Dewi Handayani, Kepala UPT KPH Kampar Kiri Wiwik Suryani serta camat dan kepala desa dari 3 desa peserta FFVP 2023.
Program Desa Bebas Api merupakan program kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan partisipasi masyarakat di desa-desa di sekitar Hutan Tanaman Industri (HTI) milik APRIL Group. Program ini adalah bukti komitmen serius dari APRIL Group untuk mencapai Nihil Kebakaran (zero fire) melalui konsep kolaborasi dan kemitraan multipihak antara badan usaha swasta, pemerintah dan masyarakat.
Program yang diinisiasi RAPP pada tahun 2014 ini telah terbukti berhasil mencegah dan menurunkan angka kebakaran di desa-desa peserta FFVP. Hingga tahun 2022, RAPP telah bermitra dengan 42 desa/kelurahan di 5 kabupaten di Provinsi Riau, dengan total cakupan wilayah mencapai 903.863 hektar.
Direktur RAPP Mulia Nauli dalam sambutannya, menyampaikan bahwa sejak Program Desa Bebas Api diluncurkan pada tahun 2014, program ini telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar mengenai dampak lingkungan dan kesehatan dari kebakaran hutan dan lahan.
“Program FFVP ini terdiri dari beberapa program diantaranya adalah sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, kemudian memberikan bantuan dan dukungan untuk pembersihan lahan untuk bertani dan bercocok tanam tanpa harus membakar lahan dan juga memberikan penghargaan kepada desa yang tidak mengalami kebakaran selama periode kerjasama,” papar Mulia.
Wabup Pelalawan H. Nasarudin dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap Program Desa Bebas Api dan mengapresiasi upaya RAPP dalam mencegah karhutla khususnya di Kabupaten Pelalawan.
“Kami pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan terus melakukan upaya pencegahan karhutla seperti berkolaborasi dengan RAPP melalui Program Desa Bebas Api, kemudian juga melakukan sosialisasi serta pengadaan alat berat untuk antisipasi dan pencegahan kebakaran," ungkap Nasarudin.
Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus mengapresiasi upaya dari RAPP untuk mencegah karhutla dengan melibatkan masyarakat setempat.
"Cuaca saat ini memang sangat ekstrim, semoga kebakaran bisa dicegah karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Kami mengapresiasi upaya RAPP untuk mencegah karhutla terutama dengan menggandeng Desa Kuntu dsri Kabupaten Kampar. Semoga Desa Kuntu bisa mempertahankan desanya tidak kebakaran dan mendapatkan reward 100 juta dari RAPP," ucap Muhammad Firdaus.
Program Desa Bebas Api memiliki lima elemen yaitu; penghargaan kepada desa yang tidak terjadi kebakaran selama 3 bulan berturut-turut dalam periode musim kemarau, keterlibatan Forest Protection Ranger yang direkrut dari masyarakat untuk mencukung pencegahan kebakaran, memberi dukungan pembukaan lahan dengan peralatan pertanian, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pemantauan kualitas udara menggunakan perangkat pengukur PM10 di 7 lokasi di Provinsi Riau.
Pemerintah Indonesia terus menggalakkan sinergi multipihak untuk mencegah karhutla menjelang musim kemarau yang prediksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan lebih kering sehingga lebih rawan karhutla. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya peran dari pemerintah daerah yang dianggap menjadi ujung tombak dari pencegahan karhutla.***
Penulis | : | Febri Sugiono |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |