BANGKINANG (CAKAPLAH) - Meskipun Kabupaten Kampar dinilai berhasil menurunkan angka stunting dan mendapat pujian dari Presiden RI Joko Widodo

saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, Januari lalu, namun sampai saat ini Kampar masih membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk percepatan penurunan stunting karena masih ada 662 orang lagi yang butuh penanganan agar terbebas dari stunting.

Hal itu terungkap dalam rapat audiensi program kolaborasi pendampingan teknis peta peran dan pelibatan penthahelic dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kampar yang digelar di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar, Kamis (27/7/)2023).

Rapat ini dipimpin Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Kampar Edi Afrizal.

Rapat yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar Hj Yusi Prastiningsih diikuti oleh pihak Tanoto Foundation Dedi Triadi, Yayasan Cipta, beberapa perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, pihak perusahaan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Purwadi, perwakilan media yang diwakili Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kampar dan pihak perguruan tinggi.

Diakhir rapat audiensi dan diskusi, telah berhasil pula dirumuskan belasan poin kesepakatan yang akan disepakati pada kegiatan rembuk stunting pada bulan Agustus mendatang.

Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Kampar Edi Afrizal yang memimpin jalannya rapat audiensi menyampaikan perlunya kerjasama dan koordinasi antar OPD dan berbagai pihak. Ia mencontohkan, di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, program rumah layak huni diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang anaknya stunting.

Manajer Provinsi Tanoto Foundation Dedi Triadi menyampaikan, kegiatan audiensi ini dilaksanakan untuk memetakan peran beberapa pihak (pentahelix) seperti unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa dan mensinergikan program percepatan penanganan stunting. "Kita berharap dalam rembuk stunting semuanya telah terkolaborasi dengan nyata," cakap Edi.

Ia juga mengungkapkan beberapa persoalan dalam kegiatan penanganan stunting seperti kurang pahamnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) terhadap tugasnya, bahkan ada yang mengundurkan diri. "TPK itu ibu kepala desa dan sekaligus Ketua TPPS di desa," bebernya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar Yusi Prastiningsih mengapresiasi berbagai pihak yang hadir dalam pertemuan ini. Menurut Yusi ini menunjukkan semangat yang tinggi untuk mengentaskan stunting.

Yusi mengungkapkan, penanganan stunting dilakukan dengan intervensi yang sensitif dan spesifik. "Misalnya Dinas Perkim membuat program bedah rumah," ulasnya.

Yusi menambahkan, walaupun dari sisi penganggaran dana penanganan stunting di Kampar dinilainya sedikit, hanya Rp 55 miliar, namun ia berharap hal itu tidak menurunkan optimisme penanganan stunting. Ia juga mengajak TPPS fokus dan "action".

Pada kesempatan ini Yusi mengingatkan bahwa yang perlu diwaspadai tidak hanya anak yang terkena stunting, namun juga anak yang berusia dua tahun keatas walaupun tidak stunting atau telah bebas dari stunting. "Artinya anak yang lulus Posyandu, yang tak terdata, yang mikir tak ada lagi imunisasi segala macam tapi lupa bahwa diusia itu kita lupa melakukan pemantauan," katanya.

Ia menambahkan, stunting disebabkan bukan karena faktor ekonomi saja. Ada penderita stunting yang ekonomi orang tuanya bagus tapi anaknya stunting.

Ketua Forum CSR Kabupaten Kampar Elwan Jumandri mengatakan, meskipun Forum CSR Kabupaten Kampar baru dibentuk pada Januari 2023 namun Forum CSR telah memberikan kontribusi dalam hal penanganan stunting, bahkan telah berusaha jemput bola. Seperti yang dilakukan oleh PT RAPP.

Forum CSR mengharapkan koordinasi dan kolaborasi perusahaan dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan sasaran bantuan tidak double. "Kami minta data tak dapat," ulas Elwan.

Sementara itu dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Popy Rahmadini juga berharap kegiatan penanganan stunting di lapangan terjalin koordinasi yang baik. Seperti kegiatan yang dilaksanakan perusahaan di lapangan agar berkoordinasi penuh dengan Puskesmas karena Puskesmas sudah dibekali daftar pemantauan anak. "Selama pemberian PMT harus diedukasi dan konseling," beber Popy.

Popy juga memparkan berbagai program yang ada di Diskes Kampar berkaitan percepatan penurunan stunting.