ROHUL (CAKAPLAH) - Sebagai bangsa yang terlahir dalam kultur masyarakat majemuk dan multi agama, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan diterpa konflik horizontal.

Meski demikian konflik tersebut sejatinya dapat dicegah jika kehidupan beragama diarahkan ke arah yang lebih moderat sehingga membentuk masyarakat agama yang yang meyakini kebenaran agamanya sendiri “secara radikal” namun tetap menghormati penganut agama lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPR RI DR H Achmad MSi saat menjadi pembicara Penguatan Kapasitas Aktor Kerukunan Umat Beragama Dalam Penguatan Moderasi Beragama (PMB) yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, di Hotel Sapadia Pasirpengaraian, Senin (31/7/2023).

Perbedaan suku bangsa, etnis, agama dan budaya harus dipahami sebagai kodrat yang memperkuat kesatuan dan persatuan, sehingga Keanekaragaman itu tidak mengancam kesatuan NKRI.

Begitu juga dengan kehidupan beragama, seseorang individu dituntut memahami agamanya secara radikal. Namun di sisi lain, fanatisme agama hendaknya tidak menimbulkan gesekan dengan agama lain.

"Artinya, secara individu seseorang memang harus memegang teguh ajaran agamanya secara radikal. Tetapi secara hubungan antar warga negara harus menghargai kepercayaan warga negera lain," cakap politisi Demokrat itu.

Mantan Bupati Rohul itu mengingatkan, politisasi agama juga berpotensi terjadi pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Untuk itu ia mengingatkan pentingnya memahami koridor demokrasi sehingga tidak kebablasan dalam memahami demokrasi.

Kondisi masyarakat yang multi agama seharusnya dapat menjadi perekat Persatuan dan kesatuan bangsa bukan malah menjadi penyebab perpecahan. Begitu juga menyikapi kebebasan di alam demokrasi seperti sekarang, harus dipahami dalam koridor yang benar sehingga tidak terjadi kebebasan yang kebablasan.

"Peran aktor kerukunan beragama sangat berpengaruh memberikan pemahaman mencegah dan mengantisipasi konflik sehingga kedamaian, kerukunan, harmonisasi umat beragama dapat terjaga dan terpelihara," ujarnya.***