PEKANBARU (CAKAPLAH) - Perhimpunan Pemilih Indonesia (Indonesian Voters Association) Provinsi Riau melaksanakan dialog dengan Relawan Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuantan Singingi dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuantan Singingi, Rabu (24/10/2023).

Koordinator PPI Kabupaten Kuansing Teddy Niswansyah mengatakan, masyarakat memiliki hak dalam perhelatan Pemilu, yaitu hak memilih dan dipilih, hak didaftarkan di DPT, hak mengikuti kampanye, hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran, hak mendapatkan sosialisasi kepemiluan, hak hadir ke TPS.

"Meskipun tidak mendapatkan C pemberitahuan, hak mendapatkan surat suara saat pencoblosan, hak memilih secara rahasia dan hak untuk menyaksikan proses perhitungan hasil pemilu," kata Teddy.

Koordinator Partisipasi Masyarakat PPI Riau Witra Yeni Pemilu memberikan ruang yang sama bagi seluruh masyarakat untuk terlibat. Teman-teman disabilitas memiliki hak yang sama dengan non disabilitas pada Pemilu.

"Bahkan Pemerintah melalui penyelenggara berkewajiban memfasilitasi dan memprioritaskan teman-teman disabilitas seperti dalam pendataan pemilih, mendahulukan memberikan hak pilih dan lain sebagainya," kata Witra.

Koordinator Sosialisasi PPI Riau Fitri Heriyanti memaparkan melalui putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang memberikan penegasan apa yang ada di Pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

“Saya mengapresiasi Putusan MK yang membolehkan tempat pendidikan dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkampanye sehingga mahasiswa sebagai agen of change dapat mengkritisi visi, misi dan program kerja peserta pemilu secara komprehensif," tegas sapaan akrab mantan anggota Bawaslu Riau periode 2012-2017 ini.