MERANTI (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi SSos, mengaku banyak menerima laporan masyarakat tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Guna menjawab semua persoalan yang dilaporkan itu, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti berencana memanggil rumah sakit plat merah itu.

Demikian diakui Ketua Komisi Sopandi SSos, ketika berbincang dengan awak media, Jumat (6/10/2023). Kata Sopandi, beberapa laporan yang sampai ke mereka antara lain persoalan pengunduran diri dokter spesialis kandungan yang berdampak pada layanan kesehatan. Selain itu, ada juga laporan tentang rencana pengunduran diri Dirut RSUD, dr Prima Wulandari.

"Info yang kami terima, dokter SpOG mengundurkan diri sejak akhir September 2023. Ini berdampak pada ditutupnya layanan Obgyn sehingga warga kita yang hendak berobat tidak bisa dilayani di sini. Kondisi ini sangat memprihatinkan, makanya kita akan memanggil pihak RSUD untuk mengetahui persoalan dan mencari solusi," kata Sopandi kepada wartawan.

Pemanggilan ini, kata Sopandi, sebagai bentuk kinerja wakil rakyat dalam hal pengawasan.

Diakui politisi PAN ini lagi, rencana pemanggilan pihak RSUD Kepulauan Meranti yang terletak di Jalan Dorak Selatpanjang itu tidak semata-mata karena dirinya yang mendapatkan keluhan dari masyarakat. Dia menilai sudah seharusnya pengawasan perlu dijalankan agar pelayanan rumah sakit bisa berjalan lancar sebagaimana diharapkan masyarakat.

Lelaki yang akrab disapa Atah Pandi itu mengungkapkan, sejauh ini pihaknya memang belum mendapatkan laporan secara resmi dari masyarakat yang melapor. Akan tetapi, dirinya telah membaca sejumlah artikel berita dari beberapa media. Atas dasar itulah pihaknya akan menindaklanjuti aduan dari masyarakat tersebut.

"Kami selaku fungsi pengawasan ceritanya memang harus mengevaluasi apa saja yang terkait mitra kerja dari komisi III," ungkap Sopandi.

Sebelumnya, beredar informasi pengunduran diri dokter SpOG atas nama dr Irfan Hamidi SpOG sejak Kamis (30/9/2023). Akibatnya pengunduran diri itu, RSUD Kepulauan Meranti terpaksa menutup layanan obstetri dan ginekologi (obgyn) disebabkan kosongnya dokter spesialis (obstetri dan ginekologi). Sementara dokter spesialis kandungan yang lainnya sedang dalam keadaan sakit dan belum bisa memegang pasien.

Kondisi tersebut membuat susah masyarakat yang akan melahirkan. Bagaimana tidak, jika harus mendapatkan perawatan, pasien terpaksa harus dirujuk ke luar daerah seperti ke Bengkalis, Tanjungbalai Karimun, maupun ke Pekanbaru.

Tidak hanya persoalan itu, Direktur RSUD Prima Wulandari juga diinformasikan tidak berani mengambil kebijakan terhadap penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik sebesar Rp 1,8 miliar untuk membenahi semua fasilitas yang rusak. Sehingga, fasilitas yang seharusnya dibenahi terkesan dibiarkan begitu saja meski sudah harus diperbaiki. Diantaranya, banyak atap bocor.

Dengan berbagai persoalan yang terjadi, Direktur RSUD, Prima Wulandari diketahui malah mengundurkan diri dan mengajukan pindah ke Kota Pekanbaru, saat ini berkas pengajuan pindahnya sedang diproses BKPSDM.

"Rencananya dalam waktu dekat (pekan depan) Komisi III DPRD yang bermitra dengan rumah sakit akan memanggil pihak manajemen RSUD terkait kekisruhan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Kita akan mempertanyakan terkait keluhan masyarakat terhadap layanan di RSUD," kata Ketua Komisi III, Sopandi diakhir cakapnya. (ADVERTORIAL)