PEKANBARU (AKAPLAH) - Provinsi Riau menjadi tuan rumah Dialog dan Edukasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Tempat Kerja, Kamis (30/5/2024).

Kegiatan bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI ini diselenggarakan oleh Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dr Drs Wahidin M.Kes dalam sambutannya menyambut gembira kegiatan ini. Menurut dia, wujud dari kerjasama ini, pelayanan KB telah dilakukan serentak di 29 perusahaan yang bergabung dengan sasaran 5.657 akseptor.

"Kegiatan ini tidak pakai rapat yang banyak. Langsung eksekusi dan hampir 6.000 akseptor telah disasar. Diharapkan, program ini terus diintensifkan agar akseptor yang menjadi sasaran layanan KB lebih banyak," katanya.

Diterangkan dia, ada indikator besar yang jadi ukuran program KB berhasil atau tidak. Dilihat dari sejarahnya, program KB mulai diadopsi di Indonesia sejak 1970. Artinya sudah berlangsung selama 54 tahun. Salah satu indikator yang mudah diingat, waktu itu rata-rata perempuan melahirkan anak 5-6 orang.

Sementara, Angka Kelahiran Total atau TFR sekarang, rata-rata berkurang menjadi tiga anak per keluarga. Jika mengacu pada long form SP2020, TFR Indonesia ada di angka 2,18. Inilah yang menurut Wahidin menjadi bukti keberhasilan program KB di Indonesia.

Hal lain yang jadi catatan yaitu Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Dimana, penduduk usia 15-64 tahun yang tergolong produktif lebih banyak. Semua ini tidak terjadi pada semua negara. Karena itu, jika dioptimalkan, Indonesia akan kebanjiran manfaat.

Di masa bonus demografi, maka tenaga kerja produktif akan melimpah. Termasuk tenaga kerja perempuan. Namun, hal ini bisa berdampak positif jika tenaga kerjanya kompeten dan lapangan kerjanya tersedia.

Kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dianggap penting. Hal ini perlu jadi perhatian pengusaha dan serikat pekerja. Semua pihak harus duduk bersama untuk membicarakan banyak hal. Termasuk BKKBN yang perlu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait pengadaan fasilitas layanan KB.

Dengan pekerja perempuan mengikuti program KB, jumlah anak bisa diatur. Jika jumlah anak para pekerja belum bisa diatur dan pendapatannya terbatas, maka hal ini akan mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan asupan makanan dan gizi si anak.

Untuk itu, Wahidin mendorong perusahaan yang mempunyai klinik untuk berperan melakukan program KB. BKKBN, tambahnya, bersedia menyediakan perangkat KB yang dibutuhkan oleh klinik perusahaan.

Sementara, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dra Indah Anggoro Putri M.Bus menilai perwujudan KB sangat penting bagi pekerja, perusahaan dan negara. Menurut dia, saat ini memang tidak dipaksa pekerja punya anak dua. Namun, yang paling ditekankan adalah memiliki keluarga yang direncanakan. Termasuk dalam memiliki anak.

Tujuannya hal ini adalah mewujudkan pekerja yang sehat, memastikan asupan gizi pekerja dan anak yang dikandungnya, mencegah stunting pada anak pekerja, menciptakan pekerja yang punya fisik baik, kesehatan mental yang baik dan sebagainya.

Karena itu, dia menilai kerjasama BKKBN dengan Kemenaker sangat baik. Bahkan, Kemenaker sudah memulai gerakan program KB pada pekerja. Di antaranya di Jambi dan Kota Kudus.

"Terakhir di bulan Mei dilakukan di Pekanbaru. Namun, ini bukan rangkaian terakhir. Karena upaya memasifkan program KB akan terus dilakukan," paparnya.

Kemenaker, ungkapnya, punya hubungan baik dengan pimpinan dinas tenaga kerja di setiap daerah. Termasuk dengan serikat pekerja. Karena gratis, tentu diharap pekerja menyambut baik program ini. Karena jika pekerja sehat, mereka tentu bisa bekerja dengan produktif. Jika produktif, tentu pendapatan meningkat dan berdampak pada keuntungan perusahaan. "Jadi ini seperti lingkaran malaikat yang baik," tuturnya.

Program KB ini juga diharapkan tidak hanya menyasar pekerja perempuan tapi juga yang laki-laki. Karena, edukasi pada pekerja laki-laki juga diperlukan agar mereka teredukasi memperlakukan istrinya yang tengah hamil.

Ditambahkan dia, dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani saat ini merupakan wujud keseriusan kerjasama antara Kemenaker dengan BKKBN. Dia berharap, ke depan ada tempat penitipan anak di pabrik, perkebunan dan sebagainya. Sehingga hal ini menampik tudingan yang sering digaungkan lembaga internasional bahwa ada perusahaan di Indonesia banyak yang mempekerjakan pekerja anak.

Sementara Pj Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas BP3AP2KB Riau, Hj Fariza Sah MH menyampaikan, penyediaan fasilitas kesejahteraan pada pekerja dan buruh seperti tempat penitipan anak, kantin, fasilitas kesehatan, wajib diperhatikan. Sehingga implementasi kesejahteraan pekerja sesuai dengan undang undang.

Salah satu jenis fasilitas yang mendukung pertahanan kerja adalah fasilitas layanan KB. Sehingga akses pelayanan KB di perusahaan bisa mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas.