PELALAWAN (CAKAPLAH) - Bupati Pelalawan H. Zukri, SE menyampaikan harapannya atas dukungan Komisi IV DPR RI dalam mengembangkan potensi sumber daya di Kabupaten Pelalawan. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka reses masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 di Gedung Daerah Laksemana Mangkudiraja, Senin (15/7/2024).

Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, yang didampingi oleh para mitra dari Kementerian RI. Dalam sambutannya, Bupati Zukri menjelaskan kondisi wilayah Kabupaten Pelalawan dan meminta dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI untuk menunjang potensi daerah.

"Kabupaten Pelalawan memiliki luas sekitar 1,3 juta hektare dengan jumlah penduduk 450 ribu jiwa, terdiri dari 12 kecamatan dan 118 desa dan kelurahan," ujar Zukri.

Ia menambahkan bahwa Pelalawan memiliki potensi perkebunan kelapa sawit seluas 500.000 hektare, termasuk yang berada di wilayah Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Bupati Zukri juga menyoroti permasalahan sekitar 33.000 hektare lahan sawit petani yang berada di kawasan TNTN. "Masyarakat mengalami kesulitan mengurus identitas kependudukan karena masuk dalam kawasan konservasi, padahal mereka sudah tinggal di wilayah tersebut belasan hingga puluhan tahun," jelasnya.

Selain itu, Bupati Pelalawan meminta dukungan terkait potensi lumbung padi di Kecamatan Kuala Kampar. "Saat ini, ada 5.500 hektare lahan yang dikelola petani dan masih memiliki potensi pengembangan. Namun, kami menghadapi masalah abrasi air laut dan infrastruktur yang belum memadai," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi. "Kami berharap penyelesaian masalah ini tidak merugikan negara dan tidak menyengsarakan rakyat," tegasnya.

Sudin juga berharap kementerian terkait dapat menindaklanjuti potensi pertanian, perikanan, dan kelautan yang ada di Kabupaten Pelalawan. "Jangan sampai kunjungan Komisi IV ke Provinsi Riau tidak ada tindak lanjutnya dan kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang sudah ada," pungkasnya.