ROHUL (CAKAPLAH) - Anggota DPR-RI Komisi 8, Achmad, mengusulkan agar pemerintah memperbesar anggaran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat guna mengurangi laju kemiskinan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit di Provinsi Riau.

Usulan tersebut disampaikan mantan Bupati Rokan Hulu dua periode tersebut, saat menyalurkan bantuan ATENSI berupa alat kesehatan dan kewirausahaan bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Abiseka Pekanbaru, Kamis (15/8/2024), di Kawasan Water Front City, Kelurahan Pasirpengaraian.

Menurut Achmad, indikasi meningkatnya angka kemiskinan tersebut, dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di daerah yang kian sulit. hal itu ditunjukan dengan meningkatnya angka pengangguran dan melonjaknya harga barang. jika kondisi ini tak cepat ditangani maka angka kemiskinan yang sudah tinggi saat ini akan terus bertambah.

Achmad mengaku, banyak menerima keluhan masyarakat di Riau seperti di Rokan Hulu, yang saat ini menjadi salah satu daerah dengan Angka kemiskinan tertinggi di Riau berdasarkan Data BPS 2024. Ia menyampaikan, sulitnya ekonomi masyarakat di daerah tersebut, di tunjukan dari kian melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya harga barang.

"Kemungkinan angka kemiskinan ini akan terus bertambah, jika program pemberdayaan tidak tepat dilaksanakan," ujar Achmad.

Untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan, Achmad menekankan pentingnya sinergi antara program pemberdayaan dari Kementerian Sosial dan kementerian lainnya serta pemerintah daerah. Harapannya, angka kemiskinan di Rokan Hulu dapat ditekan secara berkesinambungan.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad juga menyerahkan bantuan atensi berbentuk fisik, seperti kursi roda, tongkat, dan kacamata, yang merupakan bagian dari program kerjasama Komisi 8 DPR-RI dengan Kementerian Sosial.

Program pemberdayaan UMKM dengan bantuan permodalan dengan total bantuan mencapai Rp324 juta untuk 188 orang di 16 kecamatan.

Achmad menegaskan bahwa program ini adalah salah satu bagian upaya kongkret dalam menekan angka kemiskinan dan mengangkat masyarakat yang tidak mampu menjadi mandiri secara ekonomi.

"Angka kemiskinan harus turun dari tahun ke tahun. Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus terus diperbarui agar bantuan sosial tepat sasaran," tegasnya.