PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPR RI, Iyeth Bustami, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau terkait pengelolaan Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Iyeth Bustami mengungkapkan bahwa selama reses bulan Desember lalu, ia menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan organisasi KEMARI PHR mengenai berbagai permasalahan di Blok Rokan.

"Salah satu isu utama yang disampaikan kepada saya adalah perbedaan perlakuan antara PT Chevron sebagai pengelola sebelumnya dengan PT PHR saat ini. Masyarakat menilai bahwa di era Chevron, perhatian terhadap warga sekitar jauh lebih baik dibandingkan kondisi sekarang," ujar Iyeth.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan minimnya rekrutmen tenaga kerja lokal. Menurut mereka, pekerja dari luar daerah lebih banyak direkrut, bahkan mereka dengan mudah mendapatkan kartu identitas setempat sebagai siasat pemenuhan regulasi.

Keluhan-keluhan ini kemudian dibawa oleh Iyeth ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Ia mengungkapkan bahwa Menteri Bahlil merespons serius aspirasi tersebut dan secara spontan mengajaknya untuk mengunjungi Blok Rokan guna melihat langsung kondisi di lapangan.

"Saya langsung diajak Pak Menteri untuk turun ke Blok Rokan keesokan harinya. Ini menunjukkan keseriusan beliau dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi," ungkap Iyeth.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Iyeth mengikuti berbagai agenda penting, termasuk rapat dengan SKK Migas, PT Pertamina, dan para pemangku kepentingan industri hulu migas nasional. Hasilnya, beberapa kesepakatan dicapai sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan.

Selain itu, Menteri Bahlil juga mengajak Iyeth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan gas milik Ibu Yusmaniar di Jalan Tengku Bey, Simpang Tiga. Dalam sidak tersebut, ditemukan bahwa harga gas LPG 3 kg dijual ke pengecer seharga Rp18.000 per tabung, yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Setelah sidak, Iyeth juga memfasilitasi pertemuan Menteri ESDM dengan Pengurus KEMARI PHR dan Sarbumusi. Dalam pertemuan ini, Menteri Bahlil menegaskan komitmennya untuk memastikan tenaga kerja lokal Riau mendapatkan kesempatan yang lebih besar di PT PHR.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan PT PHR, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan keterlibatan tenaga kerja lokal di Blok Rokan," pungkas Iyeth.