TELUKKUANTAN (CAKAPLAH) - Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini dinanti-nantikan pegawai, dalam waktu dekat akan cair. TPP pegawai yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 12 Tahun 2019 itu, sudah disosialisasikan oleh Bupati Kuansing Mursini kepada seluruh pegawai di ruang Multi Media Kantor Bupati.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Sekretaris Daerah Dianto Mampanini, Asisten III Agus Mandar, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Hendra dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Hernalis. Termasuk juga seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, para Kabag, camat, serta pejabat eselon III dan IV.

"Saya minta kepada Sekda segera mempersiapkan administrasi percepatan pembayaran TPP ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada," pinta Bupati Mursini kepada Sekda Kuansing dalam sosialisasi tersebut.

Dalam sosialisasi ini Bupati Mursini menjelaskan bahwa latar belakang diberikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai ini adalah keinginan kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS Kabupaten Kuansing.

Selain itu, pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ini juga merupakan keharusan dan tuntutan dari peraturan perundang-undangan. Di samping itu, lembaga pengawas seperti BPK, BPKP bahkan KPK telah mendesak seluruh daerah agar segera melakukan penyesuaian tambahan penghasilan bagi PNS.

Juga telah sesusai dengan Permenpan-RB No 34 Tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan, Permenpan-RBNo 63Tahun 2011 tentang pedoman penataan sistem tunjangan kinerja PNS dan Perka BKN No 21 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan.

Bupati Mursini menjelaskan, misi Kabupaten Kuansing yang paling utama adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu pimpinan daerah selalu berkomitmen melaksanakan seluruh aturan yang berlaku dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini telah dimulai dengan percepatan pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang telah selesai dituntaskan.

Dari analisis jabatan tersebut telah pula disusun peta jabatan yang fungsinya untuk memandu dalam setiap penataan baik rotasi, mutasi maupun promosi. Disamping itu, hasil evaluasi jabatan juga menjadi panduan dalam memberikan tambahan penghasilam bagi PNS karena dari hasil evaluasi jabatan tersebut didapatkan pula kelas dan nilai jabatan.

"Kita di Kabupaten Kuansing telah melakukan langkah-langkah ini sesuai ketentuan regulasi yang ada, termasuk pendampingan oleh BKN pada saat penyusunan evaluasi jabatan," terang Bupati Mursini.

Dengan telah ditandatanganinya Perbub No 12 Tahun 2019 tentang TPP dan segera diberlakukan, bupati meminta kepada seluruh pegawai untuk tidak memperdebatkan formulasi besaran tambahan penghasilan bagi PNS tersebut. Karena ada hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian akan dilakukan evaluasi setiap saat.

Sementara itu Sekda Dianto Mampanini menambahkan, dengan diberikannya tabahan penghasilan bagi PNS ini ditegaskannya kembali bahwa kewajiban PNS paling utama setelah ini adalah meningkatkan kinera dan disiplin. Disamping itu juga akan ada kewajiban pegawai untuk membuat laporan kegiatan setiap minggunya.

"Untuk tahap awal ini laporan mingguan yang harus dibuat oleh PNS masih secara manual. Namun kedepannya akan digagas menggunakan sistem aplikasi sehingga lebih hemat karena tidak lagi menggunakan kertas dan lebih praktis," papar Sekda.