Kamis, 27 Juni 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Jadi Saksi Ahli Dalam Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut di Siak, Ini Penjelasan Prof Mudzakir
Jum'at, 24 Mei 2019 11:57 WIB
Jadi Saksi Ahli Dalam Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut di Siak, Ini Penjelasan Prof Mudzakir
Prof Mudzakir beri keterangan dalam sidang lanjutan dugaan pemalsuan SK Menhut RI, kamis (23/5) di PN Siak Sri Indrapura.

SIAK (CAKAPLAH) - Sidang dugaan pemalsuan SK Menhut RI nomor 17/Kpts.II/1998 digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli pada Kamis (23/5/2019) kemarin. Sidang dengan terdakwa Direktur PT DSI Suratno Konadi dan Eks Kadishutbun Siak Teten Efendi ini bakal dilanjutkan 18 Juni mendatang dengan materi pembacaan tuntutan.

Pada sidang Kamis kemarin itu, majelis hakim menghadirkan dua saksi ahli. Pertama Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari, kedua adalah pakar hukum Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta, Prof Mudzakir. Ia memaparkan tentang arti sebuah surat palsu.

“Kalau yang dilampirkan utuh, dan tidak ada kepalsuan di dalamnya, itu tidak bisa disebut palsu. Dengan alasan apapun dia tidak bisa dikatakan tindak pidana membuat surat palsu,” kata Prof Mudzakir mengawali keterangan.

Pada sidang tersebut terdakwa didampingi penasehat hukum Yusril Ys. Sidang diketuai Majelis hakim Roza El Afrina didampingi 2 hakim anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular. Kemudian hadir tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahril Cs.

Menjawab pertanyaan PH tentang surat palsu, Prof Mudzakir menjelaskan, jika ada yang beranggapan tidak benar dan dinilai palsu, setiap bidang hukum memiliki paramater perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak bisa di take over antara pidana dan perdata.

“Suatu dokumen surat yang isinya tidak benar, jadi tidak benar dengan palsu itu dua makhluk berbeda. Tidak benar itu bisa makna salah dan keliru. Palsu diawali dengan itikad buruk dan kriminal, yang dibuat mempunyai tujuan. Andai kata mengutip tidak benar itu salah, kalau salah ya diralat,” jelas Prof Mudzakir.

Pada sidang itu PH juga bertanya tentang perbedaan pendapat pelapor dan terdakwa mengenai surat tersebut. “Ada yang menilai surat tersebut sudah mati, yang mengurus (terdakwa, red) menyebut belum mati. Jadi masih ada beda pandangan, itu seperti apa?” tanya PH.

Menurut Mudzakir, jika ada surat yang batal dengan sendirinya, memang harusnya dicabut dan dikeluarkan produk hukum selevel oleh pembuat. “Kalau belum dicabut maka tidak bisa disebut batal dengan sendirinya. Jadi soal palsu adalah yang diada-adakan, memalsukan surat yang ada separuh atau keseluruhan, atau kontennya dipalsukan, itu namanya surat palsu,” jelasnya.

Mengenai pengajuan izin yang dua kali ditolak dan pengajuan ketiga baru diproses, menurut Mudzakir masing-masing menolak dan menerima karena ada argumen. Sehingga kalau masuk langsung ke ranah pidana menurutnya tidak tepat. Dimana pejabat yang memberi kewenangan atas surat dimaksud ada dua. Seharusnya memeriksa dan mengecek surat-surat tersebut.

“Kalau dicek dan memenuhi syarat maka dilanjutkan. Memang harus ditanya ke penerbit surat, dan apabila surat tersebut masih berlaku artinya tidak ada persoalan keluar izin. Dalam hukum, kalau filenya on maka itu berlaku, kalau of namun terbit, itu penerbitnya bermasalah. Ini domainnya masih dalam wilayah hukum administrasi, dan selesaikanlah sesuai itu,” pesannya.

Dengan demikian menurut Prof Mudzakir atas SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts.II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tersebut tidak palsu. Hal ini dikarenakan institusi yang mengeluarkan mengatakan SK tersebut masih berlaku dan asli dan tidak ada dilakukan perubahan. Dengan demikian maka tidak ada memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 dan 264 KUHP.

Penulis : Alfath
Editor : Ali
Kategori : Serantau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Artikel Lainnya
0 Komentar
Berita Pilihan
Sabtu, 22 Juni 2019
Heboh, Warga Siak Temukan Bayi Baru Lahir dalam Kantong Plastik
Sabtu, 22 Juni 2019
Gubernur Riau Batalkan Kerjasama Pembuatan Aplikasi Pengaduan dengan Telkomsel
Sabtu, 22 Juni 2019
Supporter Tuding Gubernur Tak Serius Bantu PSPS Riau
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 26 Juni 2019
KONI Pekanbaru Kembali Kunjungi Perguruan Tinggi, Hari Ini Giliran Unri
Rabu, 26 Juni 2019
Kodim 0321 Rohil Gelar Apel Kesiapsiagaan PRC PB
Rabu, 26 Juni 2019
Wakapolres Pimpin Giat Bhakti Religi ke Masjid Al Hidayah Titian Modang Kopah
Selasa, 25 Juni 2019
Pemprov Riau dan Pemko Siap Bersinergi Atasi Banjir Pekanbaru

Serantau lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Tips Memilih Setting Spray yang Sesuai dengan Jenis Kulit
Kamis, 20 Juni 2019
Baju Warna Ini Membuat Perempuan Tampak Lebih Memikat di Mata Pria
Sabtu, 25 Mei 2019
5 Hadiah Menarik Pengganti Uang THR Bagi Anak-Anak
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 26 Juni 2019
17 Anggota Komisi V DPR RI Berkunjung ke Kawasan Megaproyek Technopark Pelalawan
Minggu, 23 Juni 2019
DPRD Gelar Rapat Paripurna HUT ke-235 Kota Pekanbaru
Jumat, 21 Juni 2019
Pemkab Bengkalis Terus Pertahankan Tradisi Lampu Colok
Kamis, 20 Juni 2019
DPRD Bengkalis Sepakat Tetapkan Ranperda Penyertaan Modal ke BRK Jadi Perda

Advertorial lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Realme Mau Rilis Smartphone dengan Kamera 64 MP
Selasa, 25 Juni 2019
Waspada! Dua Ribu Aplikasi Berbahaya Nongkrong di Play Store
Minggu, 23 Juni 2019
Inikah Pilihan Warna Google Pixel 4?
Minggu, 23 Juni 2019
Xiaomi Matikan Seri Mi Max dan Mi Note

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 20 Juni 2019
Jangan Menikahinya, Ini 7 Tanda Dia Bukan Husband Material!
Jumat, 14 Juni 2019
4 Tes Untuk Mencari Tahu Seseorang Mandul atau Tidak
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya
Rabu, 15 Mei 2019
Efek Berhenti Olahraga Ketika Ramadan

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 24 Juni 2019
Mahasiswa Unilak Juara 3 Dayung Sempena HUT Kota Pekanbaru
Senin, 24 Juni 2019
UIR dan University Sebha Libya Bahas Kerjasama Pendidikan dan Penelitian
Minggu, 23 Juni 2019
Di Usia 37, Unilak Melangkah Menuju Universitas Unggul 2030
Sabtu, 22 Juni 2019
Perkenalkan Dunia Kerja Teknik Perkapalan ke Mahasiswa, PNB Gandeng PT BKI

Kampus lainnya ...

PLN
Terpopuler
IKLAN WAISAK APRIL
Foto
PTPN5
Senin, 27 Mei 2019
BRI Pasirpengaraian Berbagi Bahagia dengan Dhuafa dan Anak Yatim
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar

CSR lainnya ...
Selasa, 25 Juni 2019
Kata Gisella Anastasia Soal Kabar Prewedding di Australia
Kamis, 20 Juni 2019
Gus Miftah Beberkan Rencana Deddy Corbuzier Setelah Mualaf
Kamis, 20 Juni 2019
Catat! Raisa Rilis Lagu Baru 10 Juli 2019
Kamis, 23 Mei 2019
Tiap Ustaz Arifin Ilham Pulang dari Luar Kota, Ketiga Istrinya Setor Hafalan Alquran

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www