BANGKINANG (CAKAPLAH) – Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar yang digelar di Balai Bupati Kampar, Kamis (2/10/2019) mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR).
Salah satu masukan menarik disampaikan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup LPPM Unri Dr Suwondo, M.Si.
Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UR) Dr Suwondo, M.Si kepada cakaplah.com usai pelaksanaan forum konsultasi ini mengatakan, RPJMD ada konsekuensi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, fungsi kesejahteraan sesungguhnya terdapat di RPJMD yang dilaksanakan setiap tahunnya. “Anggaran yang ada diharapkan mampu mendorong fungsi ekonomi sehingga ekonomi mampu bergerak,” cakapnya.
Dikatakan, masa jabatan Bupati Kampar hanya tersisa dua tahun. Dalam kurun waktu yang singkat ini bupati hendaknya memilih program prioritas apa yang harus harus dilakukan. “Diukur betul budgetnya,” kata Suwondo.
Ia menambahkan, melihat analisis ekonomi Provinsi Riau, dalam kontek pertumbuhan ekonomi Riau hanya berada dalam interval tiga. “Kalau gubernur concern, empat bisa (tercapai red). Ternyata info dari pak asisten, Kampar dibawah itu, hanya 2,7,” bebernya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akumulasi dari program yang dijalankan. “Sektor mana yang paling berperan. Berapa besar anggaran yang dialokasikan ke masing-masing OPD. Jadi tak bisa juga diklaim mengapa ada perbedaan. Kenapa harus sama tak juga, tergantung prioritas, itu visi misi bupati,” katanya. Selain itu, dalam menjalankan program perlu dilihat ketersediaan anggaran yang ada.
Lebih lanjut Suwondo mengatakan, dengan adanya pembangunan jalan tol dan run way, ia melihat potensi ekonomi di Kabupaten Kampar sangat besar.
Namun ia mengakui itu belum masuk di RPJMD.
Jalan tol ini melewati Kecamatan Tapung dan ini sangat strategis dan menguntungkan bagi Kampar.
“Ini diharapkan ada bergaining, pola kebijakan bupati, ini bagian proyek stragegis nasional, artinya begitu tol jadi dan kereta api jadi, 2021 dah operasional bagaimana Kampar ikut menikmatinya juga,” ulasnya.
Mengenai kawasan industri, Tapung juga dinilai sangat strategis. Pemkab Kampar hendaknya minimal menyediakan alokasi ruang dan kebijakan makro dan Pemkab Kampar harus menggesa perencanannya. “Sekarang saya tanya teman-teman belum ada,” bebernya lagi.
Sementara itu Bupati Kampar ketika membuka forum konsultasi publik ini mengatakan, RPJMD yang dibahas saat ini sangat penting disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dan acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan khususnya untuk periode 2017-2022.
Bupati meminta kepada Kepala Bappeda agar mengkoordinasikan penyusunan dokumen RPJMD sebaik-baiknya dan kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran agar mendukung dan memberikan saran secara aktif dalam penyusunan RPJMD ini.
Forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan kepada pemangku kepentingan terhadap program pembagunan daerah 5 tahun ke depan.
"Oleh karenanya kami berharap seluruh kepentingan pembangunan dapat ditampung dalam dokumen RPJMD untuk selanjutnya dapat kita sepakati bersama. Agar terwujudnya Kampar yang lebih manu." terang Catur".
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |