Selasa, 22 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 21 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


PH Suratno Konadi dan Teten Sebut Kliennya Tak Bersalah, Begini Tanggapan Pelapor
Rabu, 03 Juli 2019 10:50 WIB
PH Suratno Konadi dan Teten Sebut Kliennya Tak Bersalah, Begini Tanggapan Pelapor
Ilustrasi/int

SIAK (CAKAPLAH) - Penasehat Hukum (PH) terdakwa eks Kadishutbun Siak Teten Effendi dan Suratno Konadi selaku Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI), Yusril Sabri SH MH, membantah tuntutan JPU dalam nota pembelaannya (pledoi), Selasa (2/7/2019) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Siak.

Dua minggu lalu, JPU menuntut kedua terdakwa 2,5 tahun penjara dengan alasan terbukti dan meyakinkan melakukan pemalsuan sebagaimana dakwaan terhadap pasal 263 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.

Yusril Sabri menyatakan dalam pledoinya kedua terdakwa tidak terbukti menggunakan surat palsu, dan minta dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

PH terdakwa Yusril Sabri menanyakan dimana palsunya? Sebab, semua saksi yang diperlihatkan SK pelepasan kawasan di muka persidangan menyatakan tidak tahu palsunya dimana.

"Suratnya asli, tanda tangan asli kemudian dari empat lembar bukti yang diajukan semuanya saksi-saksi dan bahkan ahli mengatakan bahwa surat SK pelepasan kawasan hutan Nomor 17 tanggal 6 Januari 1998 tidak satupun yang menyatakan palsu atau mengetahui palsu," tegas Yusril.

Ia melanjutkan, kalau dari sisi tempus atau waktu kejadian, Yusril menyebut JPU tidak nyambung. Sebab, JPU dalam tuntutannya berpijak kepada Putusan PK Nomor 198 tahun 2017.

"Bagaimana terdakwa tahu akan ada putusan pengadilan pada tahun 2017, padahal terdakwa dituntut melakukan peristiwa menggunakan surat palsu untuk menerbitkan izin lokasi (inlok) pada tahun 2006 dan IUP perkebunan pada tahun 2009," kata dia lagi.

Justru menurutnya, seharusnya JPU berpedoman kepada putusan PK Nomor 158 tahun 2016 yaitu perkara perdata antara PT DSI dengan PT Karya Dayun yang relevan dengan perkara ini. Sebab menyatakan PT DSI sah sebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 17 tanggal 6 Januari 1998.

Putusan perkara tersebut, kata dia, yang relevan dijadikan pijakan oleh JPU. Karena meski tidak punya kaitan langsung dengan substansi pokok perkara (obiter dicta) tetapi kasusnya ada hubungan tertentu dengan perkara ini.

"Lagi pula JPU mempersoalkan tentang SK pelepasan kawasan yang sudah mati dengan sendirinya karena tidak mengurus HGU sebagaimana disebutkan dalam dictum kesembilan SK tersebut," tambah dia.

Padahal dari fakta persidangan diketahui melalui saksi ahli Ferry Amsari dan Husnul Abadi sepakat kalau suatu keadaan yang disebut dengan keadaan bahaya dimana pada 1998 terjadi pemindahan kekuasaan dari Suharto kepada Habibi. Saat itu negara dalam keadaan darurat.

"Bagaimana caranya terdakwa mengurus surat dan lain -lain, di mana negara saja dalam keadaan kacau," kata dia.

Berdasarkan apa yang diuraikannya tersebut, ia menyatakan para terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang dituntut, yakni melakukan menggunakan surat palsu sebagaimana didakwakan kedua menurut ketentuan pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 KUHpidana. Terutama unsur dengan sengaja tidak pernah dibuktikan atau JPU tidak mampu membuktikan unsur dengan sengaja tersebut. Padahal diketahui dari berbagai teori pembuktian unsur sengaja tersebut harus dibuktikan dimana terdakwa harus mengetahui dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

"Bagaimana caranya terdakwa tahu surat tersebut sudah tidak berlaku lagi padahal JPU baru menyatakan surat itu palsu berdasarkan putusan PK Nomor 198 tahun 2017, hal yang tidak masuk akal," kata dia.

Sidang tersebut dibuka oleh Hakim Ketua Roza Elafrina dan didampingi hakim anggota Fajar Riscawati dan Selo Tantular. Sidang tersebut dilanjutkan 9 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban JPU atas pledoi PH terdakwa.

Di luar persidangan, penasehat hukum pelapor Jimmy, Firdaus Ajis SH, membantah dalil PH terdakwa. Dengan suara datar ia menyebut semua dalil PH terdakwa adalah asumsi saja.

"Sah-sah saja bila PH terdakwa beralasan tidak selesainya pengurusan HGU karena negara sedang bahaya, sekalipun katanya didukung ahli-ahli di muka persidangan. Itukan pendapat bukan fakta," kata Firdaus.

Menurut dia, faktanya pokok persoalan dalam perkara ini menggunakan SK pelepasan kawasan hutan yang sudah ditolak 2 kali sebelumnya oleh bupati Siak ketika itu, Arwin AS. Penolakan itu karena alasan sudah mati dengan sendirinya dan alasan lahan yang diberikan tidak dikelola sebagaimana mestinya.

"Seolah-olah SK tersebut masih berlaku. Bisa dimentahkan tidak oleh PH terdakwa dimuka persidangan? Kan tidak nampak dari pemaparaan pledoi," kata dia.

Kemudian, fakta bila dikaitkan dengan dakwaan JPU. Setelah ada permohonan Izin lokasi, bupati Arwin kata terdakwa Teten sebelumnya, ada membuat surat ke Dirjen Planologi Kemenhut.

"Nah, faktanya kan surat Dirjen, bukan Menteri loh," kata dia.

Dengan danya surat Dirjen itu, lalu ditindaklanjuti dengan terbitnya SK izin lokasi. Menurut Firdaus, justru itu membuktikan bahwa terdakwa sudah tahu bahwa permohonan pernah ditolak tapi tetap berupaya membuat kesan seolah -olah SK itu belum mati.

"Caranya bagi mereka dengan cara buat surat. Tapi ingat surat tersebut bukan dari yang dikeluarkan SK pelepasan yaitu Menteri tapi Dirjen planologi kan?" katanya lagi.

Masih menurut Firdaus, fakta ini telah menguatkan unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu yakni SK pelepasan.

Selanjutnya, kalau didalami asas pemerintahan di mana yang berwenang, ia menyatakan masih berlaku atau tidak suatu putusan TUN adalah pejabat yang menerbitkan putusan itu. Dan asas ini telah diakomodir oleh pengadilan TUN yang dikeluarkan oleh MA RI dalam putusan nomor 198 tahun 2017.

"Kalau pun ada surat Dirjen Planologi yang menyebut SK pelepasan masih berlaku, bukti surat Dirjen ini telah diabaikan oleh pengadilan TUN karena surat tidak dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan," kata dia.

Menurut Firdaus, kalaupun kemudian PH terdakwa berdalih surat tersebut dikeluarkan oleh Dirjen itu atas nama menteri justru faktanya pada persidangan dalam perkara nomor 198 tersebut tidak dapat dibuktikan surat Dirjen ada hubungan dengan menteri. Baik karena mandat ataupun karena delegasi.

Firdaus juga membantah alasan pledoi tidak dapat diselesaikan pengurusan karena ada huru-hara tahun 1998 dan resesi ekonomi tahun 2008. Menurut Firdaus itu alasan yang terlalu sumir dan lemah.

"Anda lihat tahun 1999 saja Kabupaten Siak saja lahir dan eksis sampai saat ini. Kalau ada stag secara administrasi tentu Kabupaten yang sebesar ini tidak akan jalan kan? Anda lihat lagi tahun 2002 pemerintah Siak telah menerbitkan perda nomor 1 tahun 2002, tentang RTRW Kabupaten Siak, dimana kawasan yg dimohonkan Inlok disebutkan tidak sesuai lagi peruntukkannya bagi perkebunan besar, tentu ini sesuai dengan dan singkron dengan alasan yang disebut oleh bupati ketika menolak permohonan izin lokasi yang diajukan oleh PT. DSI pada tahun 2003 dan 2004 lalu," ulas dia.

Jika keluar juga SK yang mendasari kepada SK pelepasan yang dinyatakan tidak berlaku, maka ini yang dinamakan dengan menggunakan surat palsu. Menurut istilah ahli pidana Mahmud Mulyadi disebut pemalsuan intelektual.

"Perlu juga kami sampaikan bahwa bukan sekarang saja, sejak dahulu menurut doktrin ilmu hukum mengenai pemalsuan surat ini ada dua jenis," kata pria yang juga menjabat sekretaris dewan kehormatan Peradi Pekanbaru tersebut.

Pertama, mengenai apa yang disebut dengan membuat surat palsu, indikatornya adalah proses penerbitan surat benar atau sesuai dengan prosedur, dan tidak melanggar hukum. Orang yang menerbitkan juga berwenang, apabila indikatornya ini tidak sesuai maka ini disebut dengan membuat surat palsu.

Berbeda dengan hal yang kedua, di mana semua indikator tersebut telah terpenuhi tetapi isinya yang menjadi permasalahan yakni tidak sesuai dengan kebenaran.

"Ini dapat kita contohkan, dimana seorang pegawai negeri berkewajiban untuk mencatat laporan yang disampaikan kepadanya. Ternyata ia menuliskan laporan berbeda dengan yang dilaporkan kepadanya. Ini yang disebut pemalsuan intelektual, kalau misalnya kita pakai indikator yang pertama tadi maka pegawai negeri ini tidak dapat dijerat dengan pasal membuat surat palsu," kata dia.

Tapi dengan menggunakan kategori isi surat bertentangan dengan kebenaran maka sudah pasti pegawai negeri tersebut dapat dijerat melakukan pemalsuan surat.

"Untuk kasus menggunakan surat palsu anda lihat sendiri peristiwanya, jelas kan," pungkas Firdaus.

Penulis : Alfath
Editor : Ali
Kategori : Serantau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Artikel Lainnya
0 Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Senin, 21 Juni 2021
Zaman Serba Digital, OPD Harus Melek Teknologi
Senin, 21 Juni 2021
Polres Pelalawan Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi dan Pos PPKM
Senin, 21 Juni 2021
Peringati Hari Bhayangkara, Polres Inhu Gelar Donor Darah
Senin, 21 Juni 2021
Hari Kedua Silaturahmi 360 Derajat, Demokrat Pekanbaru Minta Ranting Cek Aspirasi Warga

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Bantu Hadapi Dunia Kerja, Fikom UIR Luncurkan Program Magang bagi Mahasiswa
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler

05

Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Foto
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Idul Fitri 1442 BRK
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan

Religi lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Indeks Berita
Ucapan Ramadan Syahrul AidiPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www