PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Kependudukan Keluarga Berecana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau memperkuat pendidikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah baik formal, non formal maupun informal.
Hal ini harus dilakukan sejak dini sehingga peserta didik bisa mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan dari dampak dinamika kependudukan.
Hal ini disampaikan Kepala BKKBN Provinsi Riau Agus P Proklamasi saat memberikan sambutan pada kegiatan pertemuan Penguatan dan Pengembangan Kerjasama Pendidikan Pendudukan Tingkat Provinsi Riau yang digelar 4-6 November 2019 di Pangeran
Agus menjelaskan persoalan kependudukan di Provinsi Riau sangat kompleks. Selain persoalan kuantitas juga persoalan kualitas kemiskinan dan juga kesejahteraan yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.
"Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Riau yang begitu pesat merupakan masalah yang harus dicari solusinya agar laju pertumbuhan penduduk tersebut bisa dikendalikan atau diturunkan," ujar Agus.
Dijelaskan Agus, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di provinsi Riau selain diakibatkan oleh kelahiran murni (TFR) yang juga masih tinggi juga diakibatkan oleh tingginya angka migrasi masuk di provinsi Riau yang cukup tinggi.
"Migrasi masuk yang cukup tinggi di provinsi ini dapat kita pahami karena Provinsi Riau terkenal dengan provinsi dengan pendapatan asli daerah yang cukup tinggi. Hal ini membuat para pendatang berbondong-bondong masuk di provinsi Riau yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk menjadi tinggi," Cakapnya.
Disampaikan Agus, dampak yang disebabkan oleh dinamika kependudukan ini bersifat jangka panjang bila tidak adanya perhatian akan hal ini dihadirkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia akan semakin memburuk.
"Untuk itu diperlukan sinergitas dari berbagai pihak untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan dari dampak kependudukan ini salah satunya dengan meningkatkan peran strategis guru dalam menanamkan pengetahuan Sikap perilaku yang responsif dan adaptif dalam menghadapi situasi kependudukan kepada para pendidik tenaga kependidikan dan peserta didik," ungkapnya.
Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal yang berlaku melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
"Adapun sasaran program sekolah siaga kependudukan mengenai isu kependudukan meliputi pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja, pendewasaan usia perkawinan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, Pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga peningkatan, serta kualitas pendidikan usia produktif," jelasnya.
Untuk itu, pertemuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan secara terpadu antara lembaga pengelola KB dengan unsur lain, OPD terkait pelaksanaan sekolah siaga kependudukan.
"Semoga pertemuan ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam upaya memberikan wawasan kependudukan sehingga isu-isu kependudukan pada akhirnya dapat menjadi nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |