PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) bersama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau menggelar kegiatan FGD dengan tema "Tata Kelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Hubungannya dengan Pemangku Kepentingan di Daerah", Selasa (26/11/2019).

Acara yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru ini dihadiri Komisi XI DPR RI Jon Erizal, Hidayatullah, dan Junaidy Auly bersama dengan Fadhil Hasan dan tim dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Selain itu, hadir juga stakeholder utama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang berasal dari Pemerintah Daerah, Asosiasi, Akademisi, dan Perbankan. 

Adviser Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Asral menyampaikan bahwa koordinasi dengan stakeholder sangatlah penting. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

"Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain," Cakapnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya yang perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, melaksanakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial. 

Untuk melakukan tugasnya, Bank Indonesia didukung oleh 45 Kantor Perwakilan (KPw) di berbagai daerah di Indonesia. Setiap kantor perwakilan mengemban misi menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah, dan kehandalam sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Sementara itu, visinya menjadi KPw yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. 

Pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah. Oleh karena itu, mengelola fungsi koordinasi dan kerja sama tersebut sangat penting sebagai wujud eksistensi dan kontribusi KPw. Bank Indonesia di daerah.

"Oleh sebab itu, FGD yang melibatkan stakeholder utama ini dinilai sangat penting untuk memperoleh masukan atas pelaksanaan tugas KPw Bank Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan tugas Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yakni memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional Bank Indonesia. Hasil dari FGD ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KPw Bank Indonesia," pungkasnya.