DUMAI (CAKAPLAH) - Keluhan masyarakat mengenai buruknya fasilitas infrastruktur di hampir semua sektor pembangunan di wilayah kantor pemerintahan di Kota Dumai, terutama Jalan Agenda yang merupakan jalan menuju komplek perkantoran unsur pimpinan kecamatan Bukit Kapur, menjadi aspirasi masyarakat setiap reses anggota DPRD di setiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Selain itu, warga Dumai juga meminta agar pemerintah memperhatikan tenaga kerja tempata. Keluhan ini disampaikan warga saat Wakil DPRD Provinsi Riau dari partai Gerindra Hardianto menggelar reses.
Perwakilan masyarakat dari 13 RT kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur meminta agar masalah ini diperhatikan dan diperjuangkan.
Politisi Gerindra ini mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir masyarakat mengeluhkan pekerja yang didatangkan dari luar. Karena itu, ia akan memperjuangkan membuat Perda yang memperioritaskan 50 persen anak daerah.
“Ini benar-benar membuat saya prihatin, karena itu saya akan memperjuangkan secara maksimal agar para anak tempatan bisa diprioritaskan dan tidak terus menerus dirugikan,” katanya.
Menurutnya, jumlah pekerja dari luar daerah di perusahaan di kota Dumai cukup banyak. Padahal jika dilihat dari kemampuan, masyarakat setempat juga tidak kalah saing dengan pendatang.
“Kita secara kelembagaan dalam waktu dekat akan mendesak pemerinrah untuk membentuk tim khusus guna menyusuri setiap perusahaan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pekerja dapat terjamin dengan baik," ujarnya.
Acara tersebut dihadiri Sekcam Bukit Kapur Waginen, LPMK Bukit Nenas Marlin Hidayat serta jajaran ketua RT.
Penulis | : | CK5 |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Serantau |