DUMAI (CAKAPLAH) - Para Ketua Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) serta organisasi kepemudaan bahkan organisasi Kemasyarakatan se-Kecamatan Bukit Kapur yang bergabung di Forum masyarakat Bukit Kapur, mengancam akan melakukan demo dengan menduduki pintu masuk Jalan Tol Dumai-Pekanbaru, bila tuntutan mereka tidak segera direalisasikan.
Tuntutan tersebut terkait hak masyarakat serta kewajiban perusahaan pelaksana
Pembangunan Tol Dumai-Pekanbaru.
"Tuntutan kami tidak muluk-muluk, semua demi kepentingan masyarakat. Kami hanya meminta proses rekrutmen petugas tol mengutamakan anak tempatan, sesuai Perda Pemko Dumai nomor 10 dan undang undang tenaga kerja," ujar Ketua Koordinator, Marlin Hidayat SE didampingi Agus Sahrial, Safrizal Latief, Amir Syah, Ismun, Tohari dan Ramli.
Mereka juga meminta masalah ganti rugi dan dampak pembangunan tol sesuai UU nomor 2 Tahun 2012. "Tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Paling utama untuk merelokasi bangunan Puskesmas Bukit Kapur ke tempat strategis dan asri seperti semula," katanya.
Ditambahkannya, warga melapor ke ketua LPMK dan Ketua RT dan meminta agar sengketa tanah antara warga dengan pihak pelaksana pembangunan Jalan Tol Dumai-Pekanbaru sgeera diselesaikan, terutama di pintu masuk Tol.
"Gedung Puskesmas yang baru dibangun tersebut sangat berdampak. Selain berada di bawah sutet aliran listrik Chevron, juga pasilitasnya umumnya habis, karena terkena proses pembangunan jalan area masuk tol. Maka wajib direlokasi," katanya.
Sementara itu, menurut Tohari, ganti rugi tanah dan bangunan untuk warga tersebut tidak sesuai dan merata. Ada yang terkena dampak tidak diganti, tapi kiri kanan bangunan diganti. Permasalahan ini bisa dilihat di Simpang Panti hingga simpang Kompi, Kelurahan Bagan Besar, hingga kini masih polemik di lapangan dan belum ada keputusan.
Hal senada juga dikatakan Ketua LPMK Kampung Baru, Agus Sahrial. "Jujur kami tak menghambat proses pembangunan, malah bangga dengan keberadaan jalan Tol ini. Tapi pelaksanaan yang arogan bikin warga mulai bersuara dan menuntut," ujarnya.
Salah satu tokoh masyarakat Bukit Kapur Syafrizal Latief, meminta warga bertenang, apa lagi saat ini pandemi Covid-19. Tapi pemerintah juga harus jeli dan segera menyikapi tuntutan masyarakat.
Sementara itu Camat Bukit Kapur Agus Gunawan SSos saat dikomfirmasi meminta kepada semua warga supaya tenang dan tidak perlu menggelar demo dan unjuk rasa.
"Saya akan menjembatani dan menyampaikan ke pemimpin (Walikota, red) mengenai keluh resah masyarakat ini agar segera dicarikan jalan keluar," cakapnya.
Penulis | : | CK5 |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Serantau |