PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Provinsi Riau, menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Riau dan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Riau.

Bantuan yang diberikan rombongan yang langsung dipimpin oleh ketua PAN Riau, Irwan Nasir ini, berupa beras sebanyak 200 kg, ditambah uang lauk-pauk, kain sarung, mukenah, masker, hand sinitizer, dan lain-lain.

Ketua DPW PAN Riau Irwan Nasir, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PAN terhadap pihak-pihak yang membutuhkan dan sifatnya meneruskan tradisi yang sudah dilakukan selama ini.

"Apalagi terhadap Keluarga Besar Muhammadiyah, dimana kelahiran dan eksistensi PAN mempunyai ikatan sejarah yang sangat erat dengan Muhammadiyah," kata Bupati Kepulauan Meranti ini.

Irwan juga mengingatkan anak-anak asuh dan pengelola tentang bahaya pandemi Covid-19, karena itu kita harus selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk mengantisipasinya. Irwan menilai sudah tepat kebijakan pihak pengelola yang menjaga anak-anak supaya bertahan di panti dan tidak pulang kampung, karena khawatir potensi tertular atau menularkan jika mudik.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Riau T. Zulmizan F. Assagaff menjelaskan bahwa bantuan untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Riau dan Aisyiyah Riau ini merupakan bagian dari aksi sosial Keluarga Besar PAN di seluruh Riau dalam menghadapi dampak Covid-19, dan ini sudah berlangsung sejak bulan Maret 2020 dan masih akan terus berlangsung secara bergelombang.

"Sesuai arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kami telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh komponen partai, yaitu struktur DPD dan DPC, Kader Legislatif Fraksi PAN di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Kader Eksekutif (Bupati dan Wakil Bupati), serta semua organisasi otonom, sayap dan mitra agar bergerak membantu masyarakat terdampak," cakapnya.

"Kepada kader legislatif dan kader eksekutif secara khusus kami menginstruksikan harus selalu proaktif membuat atau mengawal kebijakan publik _(public policy)_ penanganan Covid-19, termasuk dalam hal ketersediaan anggaran, distribusi bantuan yang merata dan tepat sasaran, serta penerapan aturan lain yang mesti dipastikan keberpihakan bagi kepentingan masyarakat luas," jelasnya.