Bengkalis (CAKAPLAH) - Cahaya matahari baru berpendar di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Solihin (46) memandang nanar ke arah hamparan pantai luas, yang langsung berhadapan dengan laut lepas.

"Dahulunya di sana itu daratan. Ada pemukiman. Karena abrasi ombak laut, semuanya perlahan hilang menjadi lautan. Banyak penduduk di kampung kami punya surat tanah, tapi rumahnya ada di laut," ceritanya lirih sambil menunjuk ke arah pantai yang sedang surut.

Sejauh mata memandang, hamparan pantai berlumpur terlihat. Ada sisa-sisa tonggak tapak rumah. Menandakan bahwa dulu di atasnya ada tempat berteduh yang kini sudah runtuh. Jika diambil garis lurus menggunakan kapal, kampung ini cuma berjarak 30 menit saja dari negara tetangga, Malaysia. Kedua daratan hanya dipisahkan oleh Selat Melaka. Inilah kampung terluar, sekaligus terdepan di batas negara Republik Indonesia.

Tidak hanya rumah, abrasi telah membuat banyak kebun warga di banyak Desa berubah menjadi laut. Hal yang membuat warga semakin sedih, tidak sekali dua kapal nelayan negara tetangga, kemudian terlihat melaut di garis pantai bekas kampung mereka.

Tak ingin larut melihat kondisi itu, Solihin merangkul masyarakat kampungnya mendirikan LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL). Mereka mulai menyuarakan penyelamatan kawasan pesisir pantai Pulau Bengkalis dengan penanaman mangrove.

Namun sayangnya, meski berbagai cara telah mereka lakukan, tak banyak respon yang mereka dapat dari pemerintah ataupun pihak swasta lainnya. Ada banyak pihak yang datang, tapi hanya sekedar berjanji saja. Solihin memperkirakan ada lebih dari 60 Km garis pantai dari Desa Tanjung Jati hingga ke Tanjung Sekodi Pulau Bengkalis yang terancam abrasi dan tidak bisa hanya menunggu janji melainkan aksi nyata.

Di desa mereka saja, abrasi bisa memakan daratan dengan rata-rata 30-40 meter per tahun. Berdasarkan hasil penelitian akademisi UNRI (Sigit, 2014) pada kurun waktu 26 tahun menunjukkan bahwa pulau Bengkalis mengalami pengurangan luas daratan rata-rata 42,5 ha/tahun akibat abrasi.

''Rasanya mau menangis saat melihat tiap jengkal tanah jatuh ke laut. Rasanya sudah ada 1 km daratan desa kami berubah jadi lautan. Padahal di sinilah daratan yang berhadapan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Setiap jengkal tanah di sini sangat berarti untuk menjaga kedaulatan negara,'' tutur pria kelahiran 21 Agustus 1974 ini.

Setelah penantian yang cukup lama, angin segar mulai menyapa kampung mereka melalui program Penanaman Mangrove Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PMN KLHK) 2020. Program ini menjadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyikapi dampak pandemi Covid-19 Corona.

Didampingi tim dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan, Kelompok Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL), yang kemudian diperluas menjadi IPML I, II dan III, mendapatkan bantuan dari KLHK untuk penanaman mangrove seluas 210 ha. Ini menjadi lokasi paling terluas dari program PMN KLHK di Provinsi Riau.

''Alhamdulillah, inilah pertama kalinya kami mendapatkan perhatian pemerintah dalam bentuk program nyata untuk menahan laju abrasi. IPMPL I mengerjakan 100 ha di Desa Muntai Barat. IPML 2 mengerjakan 80 ha di Desa Muntai, dan IPMPL III mengerjakan seluas 30 ha di Desa Pambang Pesisir. Lebih kurang penanaman mangrove ini menjangkau hingga 10,5 Km garis pantai pulau Bengkalis,'' kata Solihin yang kemudian didapuk anggotanya menjadi penasehat utama Kelompok Tani Hutan (KTH) pelaksana program pemerintah ini.

Awalnya tidak sedikit dari anggota kelompok merasa pesimisis dan khawatir jika tawaran program ini hanyalah janji manis tanpa bukti. Namun dengan pendampingan dan komunikasi yang intens dengan tim BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, pihaknya merasa yakin bahwa penantian sejak lama itu beneran nyata adanya.

''Saya sampai pasang badan ke masyarakat, andai program ini tak jadi, biarlah saya yang mengganti rugi. Kami rapat hampir tiap malam, dan sayapun tak pulang berbulan-bulan demi mengawal program ini di lapangan. Semata-mata karena ini adalah amanah yang harus dijaga, dan telah menjadi penantian panjang untuk menyelamatkan tiap jengkal tanah di kampung kami,'' tegas Solihin.

Program padat karya KLHK membangkitkan kembali semangat masyarakat. Sadar akan manfaat menanam mangrove, penduduk kampung ikut turun beramai-ramai terlibat. Per hektar kawasan pantai bekas abrasi ditanami lebih kurang 10 ribu bibit, dengan jarak tanam 1x1 meter. Sehingga ada sekitar 2,1 juta bibit propagul yang ditanam di lokasi tiga desa ini. Propagul adalah buah mangrove yang telah mengalami perkecambahan.

Tidak semata hanya mendapatkan manfaat pemulihan lingkungan, melalui program ini lebih dari 1.000 masyarakat di tiga desa mendapatkan manfaat langsung secara ekonomi. Mulai dari pengadaan bibit, pengerjaan, hingga penanaman, seluruhnya memiliki hitungan pembiayaan yang langsung dibayarkan ke rekening kelompok dan rekening masing-masing anggota.

Tidak hanya sekedar semangat menanam, masyarakat dengan inisiatifnya menjaga bibit yang sudah mereka tanam. Mereka membeli kamera CCTV, dan drone untuk mengawasi luas hamparan tanam yang berkilo-kilo jauhnya. Tantangan terbesar yang mereka hadapi kini adalah faktor alam, salah satunya ombak laut.

''Kami sangat berharap program dari KLHK ini menjadi pembuka pintu bagi kementerian lainnya ikut masuk membantu. Karena di sini sudah sangat mendesak dibangun bendungan batu pemecah ombak atau breakwater. Negara tetangga di seberang sana sibuk menambah luas daratan, jangan sampai kita di seberang sini kehilangan daratan. Tidak ada hitungan untung rugi pembangunan breakwater jika sudah dihadapkan pada menjaga harga diri dan kedaulatan Negara kita di pulau terluar dan terdepan ini,'' harap Solihin.

Semakin siang, angin laut semakin kencang. Air pun mulai naik pasang. Kelompok masyarakat yang turun ke pantai, mempercepat gerak tangan menanam propagul. Mereka berpacu dengan waktu, sebelum daratan berubah menjadi lautan.

Bibit propagul ditanam, lalu diikatkan ke pancang, agar kuat dan tidak hilang dihantam ombak. Beberapa bibit yang mengalami kerusakan, mereka ganti atau sisipkan dengan yang baru.

''Saya bisa katakan ini adalah kegiatan fenomenal menyelamatkan pulau terluar. Kami sangat berterimakasih pada KLHK atas adanya program ini,'' kata Ketua KPH Bengkalis Pulau, Agus Rianto, menambahkan.

Nurin, Kades Muntai mengatakan program penanaman mangrove KLHK, telah lama menjadi harapan masyarakat yang selama ini menjerit dengan bencana abrasi. Ia mengatakan sudah berkali-kali secara administrasi batas daratan Desa mereka harus diubah, hanya karena sudah berubah menjadi lautan.

''Abrasi di sini bukan lagi fenomena alam biasa, tapi sudah menjadi bencana. Program dari KLHK ini terasa sekali manfaatnya, dan kalau bisa harus terus dilanjutkan serta dibantu oleh Kementerian lainnya, agar tak hilang pulau kami ini nanti karena abrasi,'' pinta Nurin.

Secara Nasional, kegiatan PNM KLHK menjangkau seluas 15.000 ha di 34 provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 863 kelompok masyarakat (Pokmas), dan melibatkan lebih dari 30 ribu orang dalam 50 hari kerja, atau bila dihitungkan dengan jumlah hari orang kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, kegiatan padat karya mangrove nasional mendapat respon yang bagus. Pemerintah selanjutnya merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir

"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat. Ke depan akan terus kita tingkatkan luasannya," kata Menteri Siti.

Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), Kebun Bibit Desa (KBD), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.

Di Provinsi Riau, pelaksanaan padat karya mangrove yang mencapai 692 ribu ha, tersebar di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir (25 ha), Kab.Siak (8 ha), Kabupaten Bengkalis (319 ha), Kab. Kepulauan Meranti (55 ha), dan Kab. Inhil (285 ha).

''Alhamdulillah kegiatan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Nasional ini, di Riau berhasil menyasar 36 kelompok tani dengan sekitar 1.552 orang anggota. Kami sangat berterimakasih atas kolaborasi kerja bersama, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program padat karya KLHK,'' kata Kepala BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, Tri Esti Indrarwati.

Hari beranjak siang. Bibit tanaman yang semula terbentang, tak lagi bisa dipandang karena tertutup air pasang. Masyarakat desa yang setia berkumpul sedari pagi buta, melepas rombongan kami dengan senyum bahagia. Mereka sangat berharap, bibit yang telah mereka tanam berkat program KLHK, bisa bertahan tumbuh untuk menghadang ombak Selat Melaka, dan bisa menghambat abrasi yang menjadi ancaman utama bagi kampung mereka. Kini bibit yang mereka tanam bagaikan prajurit di garda terdepan, untuk menjaga setiap jengkal tanah menjaga kedaulatan negara Indonesia.

''Titip salam kami untuk Ibu Menteri Siti Nurbaya. Terimakasih atas perhatiannya, dan semoga program ini berkelanjutan. Kami juga sangat berharap ada pemeliharaan, agar tidak sia-sia apa yang sudah ditanam ini. Semoga suatu hari saat mangrove yang ditanam masyarakat kampung sudah tumbuh, Ibu Menteri mau mampir kesini untuk melihatnya langsung,'' kata Solihin sambil mengantar kami pulang.***