PELALAWAN (CAKAPLAH)-Program pupuk gratis adalah program andalan pemerintahan Pelalawan era kepemimpinan Bupati H Zukri dan Wakil Bupati H Nasarudin, SH, MH. Program ini menjadi pembahasan alot antara legislatif dan eksekutif bersama tim penyusunan RPJMD Pelalawan 2021-2026.
Pembahasan RPJMD tengah dibahas secara maraton, terhitung sejak Senin (7/6/2021) melibatkan tim Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD dengan tim penyusun melibatkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah OPD (OPD).
Untuk program pupuk gratis, menjadi isu seksi dalam pembahasan ini. Banyak pertanyaan disampaikan anggota Pansus terkait dengan program pupuk gratis, apalagi penyampaian saat paripurna atas jawaban masing-masing fraksi hanya sebatas diatur dalam Perbub.
Pertanyaan yang mengemuka untuk mempertajam dan memperdalam lebih jauh terkait program pupuk gratis. Seperti pertanyaan disampaikan anggota Pansus Abdullah, Sunardi dan ketua DPRD Pelalawan Baharudin, Waka Ketua DPRD Anton Sugianto, Ketua Pansus Imustiar, sejumlah anggota Pansus, Selasa (8/6/2021). Menurutnya, program pupuk gratis perlu disikapi secara serius, terkait pengalokasian anggaran atau pendistribusiannya seperti apa.
Ir Syahrul Syarif kepada Bappeda selaku tim penyusun RPJMD, terkait pupuk gratis diberikan kepada dua sektor. Sektor pertama adalah bidang pertanian dan sektor kedua di bidang perkebunan.
Nilainya, untuk satu orang petani diberikan Rp 1 juta pertahun. Di tahun 2022 dianggarkan pada APBD untuk 30 ribu petani, sehingga nilainya, Rp 30 miliar. Seterusnya, pada tahun 2023 sebanyak 35 ribu petani nilanya, Rp 35 miliar.
Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah meningkat diproyeksikan sebanyak 40 ribu petani dengan nilai Rp 40 miliar, tahun 2025 pagu 45 miliar untuk 45 ribu petani dan tahun 2026, sebanyak 50 ribu petani dengan nilai Rp 50 miliar.
Teknisnya, penerimanya bagaimana, kata Syahrul itu sedang digodok, belum bisa dipastikan, akan tetapi kisi-kisinya, yang dibantu ini adalah petani selama ini hanya menerima hasil saja, tanpa memupuk.
"Siapa sajalah, penerima tentu adalah petani miskin. Bagaimana juga dengan kartu yang sudah dikeluarkan, saya rasa itu cukup dikombinasikan saja. Tetapi ini adalah mewujudkan janji kampanye pada RPJMD," paparnya.
Apakah ini cukup, tentu tidak kata Syahrul. Sebelumnya, tim menghitung untuk menyentuh di angka cukup adalah di angka Rp 10 juta sebulan.
"Artinya begini, bantuan yang dituangkan pada RPJMD adalah stimulan atau perangsang, yang nanti kita berharap dengan bantuan ini, produksi kebun petani bisa meningkat dan bantuan ini bersumber dari APBD," tukasnya.
Pemda dan kawan-kawan dinas saat ini tambah Syahrul sedang mengupayakan sumber lain.
"Misalnya 35 ribu dari kita di tahun pertama, bisa saja melebihi dari itu, jika kami mendapatkan dukungan dari PDPKS yang punya program yang sama. Banyak sumber lain sekarang yang kita upayakan di Kementerian Pertanian terkait pupuk gratis," tandasnya.
Penulis | : | Febri Sugiono |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Serantau |