Rabu, 22 September 2021

Breaking News

  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!
Yamaha 21-25 September 2021

APHI Lapor ke DLHK Riau Soal Dugaan 500 Ribu Hektare Lahan Konsesi IUPHHK-HTI Jadi Kebun Sawit Ilegal
Sabtu, 24 Juli 2021 22:43 WIB
APHI Lapor ke DLHK Riau Soal Dugaan 500 Ribu Hektare Lahan Konsesi IUPHHK-HTI Jadi Kebun Sawit Ilegal

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengungkapkan dari luas Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sebanyak 1,7 juta hektare di Provinsi Riau, sekitar sepertiganya berubah menjadi kebun kelapa sawit ilegal.

“Perkiraan kita ada sekitar 500 ribu hektare lebih luas lahan kebun kelapa sawit berada di konsesi IUPHHK-HTI di Riau,” jelas Ketua Bidang Produksi APHI Komda Riau, Ir H Wahyu, Sabtu (24/7/2021) di Pekanbaru.

Dari luas tersebut, terang Wahyu, umumnya kebun kelapa sawit ini diduga dimiliki oleh para cukong yang bermodal tebal. Alasannya, karena masyarakat lokal tidak akan mampu membangun kebun kelapa sawit dengan luas mencapai seribuan hektare. Sebab modal yang dibutuhkan tidak sedikit. ”Kalau masyarakat tempatan paling sanggupnya hanya 2 hektare,” terangnya.

Wahyu mengatakan keberadaan kebun kelapa sawit ini sangat merugikan anggota APHI karena para pengusaha tidak bisa memaksimalkan luas konsesi yang dimiliki untuk usaha mereka.

“Para pengusaha harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar sesuai dengan luas izin konsesi yang diberikan oleh negara, sementara ada sebagian lahan dikuasai oleh para cukong PBB-nya ya kita yang bayar,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, negara juga mewajibkan perusahaan yang memiliki konsesi IUPHHK-HTI untuk menjaganya. Dalam situasi ini pengusaha mengalami hal yang dilematis, ketika perusahaan menjalankan kewajibannya menertibkan konsesinya dari kebun kelapa sawit, para cukong 'memasang' masyarakat untuk menghadapi perusahaan. "Jika terjadi bentrok malah perusahaan yang disalahkan, sementara kalau kita biarkan kita bisa diberi sanksi oleh pemberi izin,” keluhnya.

Untuk itu Wahyu berharap Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Riau dan Kementerian LHK dapat menyikapi persoalan tersebut sesuai dengan UU Ciptaker, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pengusaha dibidang kehutanan termasuk iklim investasi yang aman dan kondusif.

Sektor usaha perhutanan di Riau, tambah Wahyu, mampu memberikan devisa bagi negara dalam jumlah yang tidak sedikit, dari sektor industri hilirnya seperti bubur kertas dan kertas, mampu menyumbang devisa ke negara Rp 1 triliun lebih, untuk industri hulunya Rp400 miliar lebih pertahun dari PNPB dan PBB.

”Kalau totalnya bisa mencapai Rp 1,4 triliun lebih pertahun. Jika usaha bidang perhutanan ini dapat berjalan maksimal tanpa ada gangguan seperti kebun kelapa sawit ini, tentu devisa yang dihasilkan untuk negara akan lebih besar lagi,” imbuhnya.

Ditemui terpisah Kadis LHK Provinsi Riau DR M Murod mengaku telah menerima keluhan dari APHI ini dan pihaknya telah menyikapi dengan segera melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap kebun-kebun yang berada di konsesi IUPHHK-HTI.

“Kami dari DLHK Provinsi Riau tidak akan membiarkan kondisi ini terus terjadi. Kita akan berupaya untuk melakukan perlindungan-perlindungan terhadap hutan dan kawasan hutan,” katanya.

Murod mengatakan pihaknya menilai keluhan-keluhan dari APHI ini benar terjadi seperti perambahan, okupasi dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. Tidak tertutup kemungkinan salah satu penyebab Karhutla akibat pembukaan lahan di lahan konsesi oleh pihak tertentu yang ingin menguasai lahan negara yang pengelolaannya diserahkan ke perusahaan.

“Dengan berlakunya UU Cipta Kerja (CK) terhadap areal yang berizin yang dimasuki pihak-pihak tertentu, sudah ada mekanisme yang akan dilakukan seperti melakukan identifikasi dan verifikasi asal-usul keberadaan kebun kelapa sawit, kemudian baru kita akan menilai seberapa kuat legalitas yang mereka miliki. Karena ini berada di kawasan yang sudah berizin jadi pedoman kita adalah perizinan, kita akan pegang perizinan untuk bahan evaluasi berikutnya,” ucap Murod.

Di UU CK, lanjut Murod, ketika ada usaha perkebunan masuk dalam konsesi yang berizin ada solusi yang bisa dibangun seperti pola kemitraan untuk satu kali daur.

“Misalnya kebun kelapa sawit satu kali daur selama 25 tahun, sementara di konsesi ada sawit berumur 20 tahun, jadi kemitraan yang dibangun hanya tinggal 5 tahun,” terangnya.

Pola-pola ini kata Murod harus dipahami oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kebun di kawasan hutan, satu kali daur adalah 25 tahun. “Kita berharap ketika habis masa waktunya, tidak ada ribut lagi untuk mempertahankan kawasan hutan produksi tersebut, yang ujung-ujungnya ingin menguasai konsesi tersebut,” katanya.

Jadi menurut Murod, semua pihak harus menghormati UU CK ini sehingga perusahaan dapat bekerja secara clear and clean tidak ada gangguan sehingga perusahaan dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan hak dan kewajibannya.

“Artinya kita nanti memfasilitasi, memverifikasi, mengindentifikasi, data-data ini yang akan menjadi dasar hukum selama ada pola kemitraan. Ini dilakukan lamanya satu kali daur sejak umur tanam sawit ini ada didalam konsesi. Ketika habis pihak-pihak tertentu harus meninggalkan kawasan hutan tersebut,” jelasnya.

Murod berharap semoga semua pihak sadar kalau UU CK ini menetapkan kawasan hutan khusus untuk sektor kehutanan bukan sektor lainnya. “Ini juga upaya pemerintah agar di Riau minimal 30 persen kawasan hutan tetap terjaga,” tutupnya.

Sedangkan Kabid Penaatan dan Penataan Hutan (PPH) Alwamen menambahkan keterlanjuran kebun kelapa sawit di kawasan hutan cara penyelesaiannya ada di UU CK dan Permen LHK.

Dalam Permen LHK verifikasi dan identifikasi kebun kelapa sawit dilahan hutan dan konsesi perusahaan, dilakukan paling lambat satu tahun sejak UU CK disahkan. Tugas ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kemen LHK.

“Namun karena ada laporan dan permintaan dari anggota APHI lalu meminta kita untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi maka kita akan lakukan. Untuk saat kita sudah lakukan inventarisasi dan identifikasi administrasi setelah itu baru kita turun ke lapangan,” jelasnya.

DLHK Provinsi Riau jelas Alwamen, dalam persoalan ini tidak menunggu tim dari KHLK terbentuk karena dikhawatirkan akan terjadi chaos.

“Jadi kalau kita tunggu terbentuk tim dari Kemen LHK, khawatirnya akan terjadi chaos di lapangan dan kita dituduh melakukan pembiaran. Hari ini DLHK selalu diserang dengan tudingan pembiaran. Dulu Pemprov Riau membuat Satgas pemberantasan kebun ilegal namun terhenti karena adanya UU CK, saat itu kita dituding melakukan pembiaran, ke depan kita tidak ingin lagi dituding seperti itu,” imbuhnya.

Penulis : Jef Syahrul/rls
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Serantau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Artikel Lainnya
0 Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Senin, 20 September 2021
Wakil Ketua MPR Ingatkan Publik Tak Mengklaim Diri sebagai Kelompok Pancasilais
Senin, 13 September 2021
Kata NasDem Jika Amandemen Terbatas UUD 1945 Dilakukan, Malah Akan Buka Kontak Pandora
Kamis, 19 Agustus 2021
Tak Ingin Partainya dan MKD Dianggap Disfungsi, Junimart Pastikan Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Arteria
Selasa, 17 Agustus 2021
Ajak Rakyat Merdeka Dari Pandemi, Aboebakar: Selalu Ada yang Berkhianat Seperti Korupsi Bansos

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 22 September 2021
Puluhan Petani di Rohil Ikuti Bimtek Gratieks Komoditas Pertanian
Rabu, 22 September 2021
Polsek Ukui Rutin Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes
Rabu, 22 September 2021
Putus Penyebaran Covid-19, Polsek Pangkalan Kuras Semprot Disinfektan di Objek Vital
Rabu, 22 September 2021
PPKM Berbasis Mikro, Polsek Kuala Kampar Tingkatkan Penanganan Covid-19 dengan Operasi Yustisi

Serantau lainnya ...
Senin, 20 September 2021
Kabar Gembira, Mulai Hari Ini Sudah Bisa Sarapan di Warung Koffie Batavia Lagi
Jumat, 17 September 2021
Cara Pakai Aplikasi PeduliLindungi untuk Masuk Bioskop
Jumat, 10 September 2021
Pemuda Pancasila Turunkan 22 Kadernya untuk Bantu Pemerintah Tangani Covid-19
Selasa, 07 September 2021
Binatang Kesepian di Jerman Pakai Aplikasi Kencan Tinder Temukan Pemilik Baru

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...
Kamis, 26 Agustus 2021
Mau Investasi Kripto? Ini Kelebihan dan Kekurangan Bitcoin dan Ethereum yang Perlu Diketahui
Selasa, 17 Agustus 2021
PT CDI Siap Koneksikan Jaringan Internet Seluruh Kecamatan di Pelalawan
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 26 Agustus 2021
Agar Paru-Paru Kuat saat Terserang Covid-19, Rajin Konsumsi 4 Bahan Makanan Ini
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 20 September 2021
Dosen Unri Beri Pelatihan Warga Desa Sungai Masjid Membuat Kain Motif Ecoprint dari Tumbuhan dan Gulma
Sabtu, 18 September 2021
Fekonsos UIN Suska Riau Teken MoA dengan Fekon Unilak
Rabu, 15 September 2021
Inovatif, Mahasiswa KKN Unri Buat Handsanitizer Touchless untuk Masyarakat
Selasa, 14 September 2021
Tim PTDM UMRI Diseminasikan Dehydrator Betel Nut kepada Petani Desa Tanjung Alai Kampar

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

HUT TNI AL 10 September 2021 - DPRD Riau
Terpopuler

03

05

Kamis, 16 September 2021 23:38 WIB
PSPS Riau Tunjuk Jafri Sastra Sebagai Pelatih
HUT RI Ke-76 - APRIL
Foto
DPRD 1
DPRD 2
Jumat, 17 September 2021
Rizky Billar Jawab Isu Lesti Kejora Hamil Duluan, Muncul Isu Nikah Siri
Kamis, 26 Agustus 2021
Istri Buka Suara Soal Kabar Epy Kusnandar Pindah Agama
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah

Selebriti lainnya ...
DPRD 3
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Permata
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah
Selasa, 24 Agustus 2021
Rumah Yatim Salurkan Ratusan Paket Alquran dan Kitab ke Berbagai Ponpes di Pekanbaru dan Kampar Riau
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban

Religi lainnya ...
PCR 3 Agustus 2021
Indeks Berita
HUT Riau 9 Agustus 2021 - SitiBhayangkara 2021 CAKAPLAHPelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakUIR 2021HUT Pekanbaru ke-237Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRDIdul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www