Minggu, 25 September 2022

Breaking News

  • Vaksinasi Merdeka Pemko Pekanbaru Akhirnya Digelar, 23.880 Dosis Disiapkan   ●   
  • Anggota DPR Tegaskan Rencana Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Gas Tidak Sederhana   ●   
  • Galian Pipa PDAM Membahayakan, DPRD Pekanbaru: harus Diperbaiki Seperti Semula   ●   
  • Diduga Bakar Lahan TNTN Seluas 20 Hektare, Dua Warga Ditahan Polisi   ●   
  • Kunjungan di Mall Vaksinasi Riau Menurun, Rata-rata Cuma 100 Orang Perhari   ●   
  • ASN Meninggal di Basement Kantor DPRD Riau, Polisi: Murni Gantung Diri   ●   
  • 1.353 Orang Terserang DBD di Riau Sepanjang Tahun 2022, Pekanbaru Tertinggi   ●   
  • Tarif Listrik Oktober-Desember 2022 Dipastikan Tidak Naik   ●   
  • Ada Lagi Kasus Meninggal Akibat Covid-19 di Riau, Tetap Waspada   ●   
  • Antisipasi Krisis Pangan, Sorgum Ternyata Cocok Dikembangkan di Riau
Yamaha 23-25 September 2022

APHI Lapor ke DLHK Riau Soal Dugaan 500 Ribu Hektare Lahan Konsesi IUPHHK-HTI Jadi Kebun Sawit Ilegal
Sabtu, 24 Juli 2021 22:43 WIB
APHI Lapor ke DLHK Riau Soal Dugaan 500 Ribu Hektare Lahan Konsesi IUPHHK-HTI Jadi Kebun Sawit Ilegal

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengungkapkan dari luas Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sebanyak 1,7 juta hektare di Provinsi Riau, sekitar sepertiganya berubah menjadi kebun kelapa sawit ilegal.

“Perkiraan kita ada sekitar 500 ribu hektare lebih luas lahan kebun kelapa sawit berada di konsesi IUPHHK-HTI di Riau,” jelas Ketua Bidang Produksi APHI Komda Riau, Ir H Wahyu, Sabtu (24/7/2021) di Pekanbaru.

Dari luas tersebut, terang Wahyu, umumnya kebun kelapa sawit ini diduga dimiliki oleh para cukong yang bermodal tebal. Alasannya, karena masyarakat lokal tidak akan mampu membangun kebun kelapa sawit dengan luas mencapai seribuan hektare. Sebab modal yang dibutuhkan tidak sedikit. ”Kalau masyarakat tempatan paling sanggupnya hanya 2 hektare,” terangnya.

Wahyu mengatakan keberadaan kebun kelapa sawit ini sangat merugikan anggota APHI karena para pengusaha tidak bisa memaksimalkan luas konsesi yang dimiliki untuk usaha mereka.

“Para pengusaha harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayar sesuai dengan luas izin konsesi yang diberikan oleh negara, sementara ada sebagian lahan dikuasai oleh para cukong PBB-nya ya kita yang bayar,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, negara juga mewajibkan perusahaan yang memiliki konsesi IUPHHK-HTI untuk menjaganya. Dalam situasi ini pengusaha mengalami hal yang dilematis, ketika perusahaan menjalankan kewajibannya menertibkan konsesinya dari kebun kelapa sawit, para cukong 'memasang' masyarakat untuk menghadapi perusahaan. "Jika terjadi bentrok malah perusahaan yang disalahkan, sementara kalau kita biarkan kita bisa diberi sanksi oleh pemberi izin,” keluhnya.

Untuk itu Wahyu berharap Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Riau dan Kementerian LHK dapat menyikapi persoalan tersebut sesuai dengan UU Ciptaker, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pengusaha dibidang kehutanan termasuk iklim investasi yang aman dan kondusif.

Sektor usaha perhutanan di Riau, tambah Wahyu, mampu memberikan devisa bagi negara dalam jumlah yang tidak sedikit, dari sektor industri hilirnya seperti bubur kertas dan kertas, mampu menyumbang devisa ke negara Rp 1 triliun lebih, untuk industri hulunya Rp400 miliar lebih pertahun dari PNPB dan PBB.

”Kalau totalnya bisa mencapai Rp 1,4 triliun lebih pertahun. Jika usaha bidang perhutanan ini dapat berjalan maksimal tanpa ada gangguan seperti kebun kelapa sawit ini, tentu devisa yang dihasilkan untuk negara akan lebih besar lagi,” imbuhnya.

Ditemui terpisah Kadis LHK Provinsi Riau DR M Murod mengaku telah menerima keluhan dari APHI ini dan pihaknya telah menyikapi dengan segera melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap kebun-kebun yang berada di konsesi IUPHHK-HTI.

“Kami dari DLHK Provinsi Riau tidak akan membiarkan kondisi ini terus terjadi. Kita akan berupaya untuk melakukan perlindungan-perlindungan terhadap hutan dan kawasan hutan,” katanya.

Murod mengatakan pihaknya menilai keluhan-keluhan dari APHI ini benar terjadi seperti perambahan, okupasi dan lain-lain. Kondisi ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. Tidak tertutup kemungkinan salah satu penyebab Karhutla akibat pembukaan lahan di lahan konsesi oleh pihak tertentu yang ingin menguasai lahan negara yang pengelolaannya diserahkan ke perusahaan.

“Dengan berlakunya UU Cipta Kerja (CK) terhadap areal yang berizin yang dimasuki pihak-pihak tertentu, sudah ada mekanisme yang akan dilakukan seperti melakukan identifikasi dan verifikasi asal-usul keberadaan kebun kelapa sawit, kemudian baru kita akan menilai seberapa kuat legalitas yang mereka miliki. Karena ini berada di kawasan yang sudah berizin jadi pedoman kita adalah perizinan, kita akan pegang perizinan untuk bahan evaluasi berikutnya,” ucap Murod.

Di UU CK, lanjut Murod, ketika ada usaha perkebunan masuk dalam konsesi yang berizin ada solusi yang bisa dibangun seperti pola kemitraan untuk satu kali daur.

“Misalnya kebun kelapa sawit satu kali daur selama 25 tahun, sementara di konsesi ada sawit berumur 20 tahun, jadi kemitraan yang dibangun hanya tinggal 5 tahun,” terangnya.

Pola-pola ini kata Murod harus dipahami oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kebun di kawasan hutan, satu kali daur adalah 25 tahun. “Kita berharap ketika habis masa waktunya, tidak ada ribut lagi untuk mempertahankan kawasan hutan produksi tersebut, yang ujung-ujungnya ingin menguasai konsesi tersebut,” katanya.

Jadi menurut Murod, semua pihak harus menghormati UU CK ini sehingga perusahaan dapat bekerja secara clear and clean tidak ada gangguan sehingga perusahaan dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan hak dan kewajibannya.

“Artinya kita nanti memfasilitasi, memverifikasi, mengindentifikasi, data-data ini yang akan menjadi dasar hukum selama ada pola kemitraan. Ini dilakukan lamanya satu kali daur sejak umur tanam sawit ini ada didalam konsesi. Ketika habis pihak-pihak tertentu harus meninggalkan kawasan hutan tersebut,” jelasnya.

Murod berharap semoga semua pihak sadar kalau UU CK ini menetapkan kawasan hutan khusus untuk sektor kehutanan bukan sektor lainnya. “Ini juga upaya pemerintah agar di Riau minimal 30 persen kawasan hutan tetap terjaga,” tutupnya.

Sedangkan Kabid Penaatan dan Penataan Hutan (PPH) Alwamen menambahkan keterlanjuran kebun kelapa sawit di kawasan hutan cara penyelesaiannya ada di UU CK dan Permen LHK.

Dalam Permen LHK verifikasi dan identifikasi kebun kelapa sawit dilahan hutan dan konsesi perusahaan, dilakukan paling lambat satu tahun sejak UU CK disahkan. Tugas ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kemen LHK.

“Namun karena ada laporan dan permintaan dari anggota APHI lalu meminta kita untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi maka kita akan lakukan. Untuk saat kita sudah lakukan inventarisasi dan identifikasi administrasi setelah itu baru kita turun ke lapangan,” jelasnya.

DLHK Provinsi Riau jelas Alwamen, dalam persoalan ini tidak menunggu tim dari KHLK terbentuk karena dikhawatirkan akan terjadi chaos.

“Jadi kalau kita tunggu terbentuk tim dari Kemen LHK, khawatirnya akan terjadi chaos di lapangan dan kita dituduh melakukan pembiaran. Hari ini DLHK selalu diserang dengan tudingan pembiaran. Dulu Pemprov Riau membuat Satgas pemberantasan kebun ilegal namun terhenti karena adanya UU CK, saat itu kita dituding melakukan pembiaran, ke depan kita tidak ingin lagi dituding seperti itu,” imbuhnya.

Penulis : Jef Syahrul/rls
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Serantau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Artikel Lainnya
0 Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 24 September 2022
Bisnis Hortikultura Lebih Untung dengan Bantuan PT Ekadura Indonesia
Jumat, 23 September 2022
Junimart Duga Partai Demokrat Coba Bentuk Opini Sesat Terkait Kasus Lukas Enembe
Jumat, 23 September 2022
Dinkes Bengkalis Gelar Pelatihan Kader Penanggulangan HIV/AIDS
Jumat, 23 September 2022
LSP Pariwisata Maestro Indonesia Sertifikasi Pemandu Wisata di Pelalawan

Serantau lainnya ...
Selasa, 20 September 2022
Buka Rekening bank bjb Bisa Dapat Tiket Nonton Solo Batik Music Festival
Selasa, 20 September 2022
Terobosan Baru AsmaraNur Modeling School Terbukti Antarkan Naomy Angelica Raih 4th Runer Up Miss Indonesia 2022
Senin, 19 September 2022
Wakili Riau, Naomy Angelica Dari AsmaraNur Modeling School Raih 4th Runner Up Miss Indonesia 2022
Kamis, 15 September 2022
Hadirkan Artis Nicky Tirta, MamaSuka dan LOTTE Grosir Ungkap Rahasia Bisnis Cuan Horeka di Pekanbaru

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif
Sabtu, 13 Agustus 2022
Momen HUT Riau dan HUT RI, Hj Misnarni Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan

Advertorial lainnya ...
Senin, 19 September 2022
Anak Muda Riau Didukung Melek Dunia Digital, LAM: Peluang Kerja Masa Depan Bukan Lagi di Kantor Camat
Jumat, 16 September 2022
Peneliti Sadar ternyata Simpanse Pukul Akar Pohon untuk Kirim Pesan Jarak Jauh
Jumat, 19 Agustus 2022
Kesiapan Isuzu Menyambut Era Elektrifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia
Minggu, 07 Agustus 2022
iPhone 14 Pro Ucapkan Selamat Tinggal Notch

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 21 September 2022
Peringati Milad ke-42 Tahun RSI Ibnu Sina, 40 Peserta Ikuti Seminar Awam Kesehatan Ibu dan Anak
Selasa, 20 September 2022
Anak Kejang-kejang Hendak Dibawa ke Rumah Sakit tapi Jalanan Macet, Untung Polisi Turun Tangan
Rabu, 14 September 2022
Jangan Lewatkan! RSI Ibnu Sina Gelar Seminar Awam Gratis 'Ibu Cerdas Anak Sehat'
Selasa, 13 September 2022
Jangan Abaikan! Ini Tanda-Tanda yang Ditunjukkan Tubuh ketika Kehabisan Energi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 23 September 2022
Wakil Bupati Bengkalis Apresiasi Pengabdian Masyarakat Himadata FH UIR
Rabu, 21 September 2022
Tim Dosen UIR Berikan Sosialisasi Pentingnya Merek Bagi Pelaku UMKM
Rabu, 21 September 2022
Diwisuda Hari Ini, Wakil Rektor I Unilak Raih Gelar Doktor dari UNP
Selasa, 20 September 2022
Monev Mahasiswa KKN, Rektor UMRI: Alhamdulillah KKN UMRI Berjalan HEBAT

Kampus lainnya ...
Selasa, 13 September 2022
PHE Kampar Sosialisasi Kegiatan Hulu Migas dan Serahkan Beasiswa di Kerumutan
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi

CSR lainnya ...

LAMR Rohul
Terpopuler
Khas 1 September 2022
Foto
Pertamina
Diskes Rohul Agustus 2022
Selasa, 20 September 2022
KODEgroup Sukses Gelar DO Music Festival 2022 di Alam Mayang
Selasa, 13 September 2022
Ribut-ribut Wudu Nagita Slavina Disebut Salah Semua, Ini Kata Ustadz Adi Hidayat
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!

Selebriti lainnya ...
HUT Riau 2022 - PT SPR
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
HUT Riau 2022 - April RAPP
Rabu, 21 September 2022
Sambangi Muslim World League, Gubri Bahas Pengembangan Quran Center
Sabtu, 20 Agustus 2022
Meriahkan HUT RI, Ribuan Warga Desa Suka Mulya Kampar Ikuti Salawat Akbar Kebangsaan
Senin, 04 Juli 2022
FPKB Kembali Salurkan Alquran Untuk Anak - Anak Mengaji di Pekanbaru
Minggu, 26 Juni 2022
Tinjau Kelayakan Pendidikan, Gubri Sambangi Pondok Tahfidz Quran Bengkalis

Religi lainnya ...
HUT RI 77 - APRIL RAPP
Indeks Berita
www www