Pekanbaru (CAKAPLAH) - DPW PPP Provinsi Riau mengaku sangat setuju dan mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang dibentuk Presiden Jokowi.
Juru Bicara DPW PPP Riau, Zulkarnain Kadir mengatakan, bahwa semua pihak harus bangga dengan buatan Indonesia sendiri.
"Kita memang harus bangga dengan buatan Indonesia, masa sedikit - sedikit kita harus impor, bahkan beras, gula, dan garam pun kita impor. Padahal semua bahan bakunya banyak di Indonesia, tinggal dikelola dan dikemas dengan baik, sama dengan kualitas impor," kata Zulkadir, Senin (20/9/2021).
PPP juga berharap, agar ke depan jika banyak bahan baku di Indonesia, jangan dijual keluar negeri, namun diolah sampai ke hilirnya. Jika sudah jadi baru dijual di dalam negeri kalau perlu diekspor.
"Kalau di kita ada bahannya, perketat impor, kalau perlu ditinggikan pajaknya biar harganya betul mahal. Supaya orang beralih ke barang Indonesia, nah, itulah yang menjadi bangga buatan Indonesia," cakapnya lagi.
PPP juga berharap, agar gubernur Riau dan para bupati/ walikota untuk segera juga bentuk tim di provinsi seperti di pusat. Jika perlu barang yang ada di Riau tak perlu lagi harus membeli ke Jawa, apalagi impor.
Dan PPP juga mendorong, untuk segera didata barang-barang tersebut. Masyarakat Riau harus bangga buatan Indonesia, masyarakat Riau jarus bangga buatan Riau.
"Kalau perlu tenaga kerja juga ada sama kita, kenapa kita pakai tenaga asing kalau orang kita juga bisa berbuat yang sama. Kita harus bangga juga dengan tenaga kerja Indonesia dan barang buatan Indonesia," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI). Pembentukan tim ini tertuang dalam Keppres Nomor 15 Tahun 2021 dengan ketua tim dijabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut dibantu tiga wakil ketua, yakni; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, ada ketua harian yang dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan wakilnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Lalu, ada 23 menteri dan kepala badan/lembaga yang turut menjadi anggota tim.
"Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," demikian bunyi Pasal 1 Kepres yang diteken Jokowi pada 8 September 2021.
Penulis | : | Satria Yonela Putra |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Serantau |
01
02
03
04
05
Indeks Berita