ROHUL (CAKAPLAH) - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Rokan Hulu Ke-22 di Warnai Aksi Unjuk Rasa. Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Rokan Hulu menggelar aksi unjuk rasa saat pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa HUT Rohul Ke-22 di Kantor DPRD Rohul.

Sebelum ke Kantor DPRD Rohul, mahasiswa sempat berorasi di depan kantor Bupati Rokan Hulu untuk menyampaikan sejumlah kritikan kepada pemerintah. Namun, karena tidak ada satupun pejabat yang menerima, maka mahasiswa mengalihkan aksi mereka ke Gedung DPRD Rohul yang saat itu menggelar Paripurna Istimewa.

Di Gedung DPRD, masa aksi dihadang pengamanan dari Satpol PP Rohul dan aparat kepolisian yang sudah berjaga di pagar masuk kantor DPRD Rohul. Sempat terjadi aksi saling dorong, ketika mahasiswa berusaha merangsek masuk ke gedung dewan.

Beruntung, aparat kepolisian berhasil menenangkan pengunjuk rasa dan berjanji akan menghadirkan Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra dan perwakilan dari Pemkab Rohul.

Setelah cukup lama berorasi pengunjuk rasa akhirnya ditemui Ketua DPRD Rohul dan Assisten I Erpan Dedi Sanjaya usai sidang paripurna. Melalui Korlap aksi Ridho, HMI menyampaikan 11 poin pernyataan sikap HMI Pada Hut Rohul ke-22.

Berikut pernyataan sikap dan tuntutan HMI:

Mendesak Pemkab Rohul untuk maksimalkan peran aktif dalam penanganan pandemic Covid-19.

Mendesak Pemkab Rohul untuk mempublikasikan secara trasparan laporan anggaran pandemic Covid-19, baik yang telah dianggarkan atau yang sudah digunakan.

Mendesak Pemkab Rohul untuk memberikan pernyataan terkait bangunan milik pemerintah yang terbengkalai dan mangkrak.

Mendesak Pemkab Rohul dan pihak terkait untuk membasmi mafia migas, warung remang-remang dan perjudian di Rohul.

Mendesak Pemkab Rohul untuk segera memberikan pelatihan khusus kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemic Covid-19.

Mendesak Pemkab Rohul dan pihak terkait untuk tindak tegas pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan pemkab Rohul.

Mendesak Pemkab Rohul untuk mendindak tegas perusahaan-perusahaan yang bermasalah dan tidak tertib administrasi (nakal).

Mendesak Pemkab Rohul untuk segera memanggil perusahaan yang tidak menyalurkan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mendesak Pemkab Rohul untuk memperbaiki dan merawat fasilitas di obyek wisata yang terbengkalai akibat pandemic Covid-19.

Mendesak pemkab Rohul untuk memberikan perhatian kepada mahasiswa berpartisipasi dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu

Copot pejabat eselon yang tidak berkompeten dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Rohul untuk mengisi jabatan eselon di lingkungan pemkab Rohul tersebut sesuai dengan kapasitas dan keahliannya.

Menyikapi 11 tuntuan mahasiswa, Ketua DPRD Rohul Novliwanda menyatakan siap menyampaikan seluruh apsirasi Mahasiswa ke Bupati Rokan Hulu. Terkait tuntutan bea siswa yang disuarakan HMI, Novliwanda menyebut bahwa DPRD Rohul telah mendorong Pemkab Rohul agar menjadikan hal itu sebagai Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMD) sebagai landasan Kepala Daerah terpilih menyusun Program kerja.

"RPJMD tersebut akan memuat nomenklatur pemberian bea siswa sehingga bisa di muat dalam RKPD dan dianggarkan secara rutin dalam APBD setiap tahunnya. jadi kami minta kawan-kawan bersabar," jelas pria yang akrab disapa Wanda itu.

Tak puas dengan jawaban Ketua DPRD, Mahasiswa tetap menuntut bertemu dengan Bupati Rokan Hulu Sukiman. Namun, pada saat aksi berlangsung, Bupati Rohul telah meninggalkan gedung DPRD.

Asisten I setdakab Rohul Erpan Dedi Sanjaya yang mewakili Pemerintah Daerah menerima masa aksi, menawarkan dialog kepada mahasiswa dengan mengajukan surat resmi. Ia berjanji akan berupaya mempertemukan bupati dengan mahasiswa dalam dialog tersebut.