BANGKINANG (CAKAPLAH) - Meskipun kegiatan yang ditaja cukup serius, yakni Sosialiasi Empat Pilar MPR RI, bamun bagi anggota MPR/DPR RI H Syahrul Aidi Maazat membuat kegiatan yang ditaja bersamaan buka puasa bersama yang diikuti puluhan wartawan yang bertugas di Kampar, Ahad (17/4-2022) berjalan santai dan menarik.

Kegiatan yang digelar di Hotel Madina, Bangkinang itu dihadiri juga oleh Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar Ardiansyah, Majelis Pimpinan Daerah (MPD) DPS PKS Kampar H Fahmil yang juga Wakil Ketua DPRD Kampar dari PKS dan Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Kampar Anshori yang mewakili segenap pengurus DPD PKS Kampar.

Sosialiasi ini dihadiri puluhan wartawan dari berbagai lintas organisasi seperti PWI, FWK, GWI, FIP, JMSI dan lainnya.

Diskusi tampak berjalan alot. Hal Itu bermula ketika H Syahrul Aidi membuka kesempatan kepada wartawan untuk berdiskusi, tidak hanya berkaitan tema sosialiasi empat pilar MPR RI namun juga berkaitan hal lainnya seperti pemerintahan daerah dan bagaimana pendapat dan saran insan pers terhadap PKS. Dalam kesempatan ini insan pers juga menyampaikan curahan hati (curhat) akibat minimnya dana untuk media dari Pemkab Kampar.

Menanggapi sejumlah pertanyaan wartawan, Syahrul Aidi menegaskan bahwa PKS siap untuk membuka diri kepada seluruh masyarakat dan tidak ingin partai ini dipandang eksklusif oleh sebagian pihak

Dalam kesempatan Ustad Syahrul menyampaikan bahwa dengan adanya Undang-undang MD3 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah red), kewenangan DPR RI dan DPRD sudah melemah, tidak sepeti dulu. "Kalau dulu Lkpj kepala daerah bisa diterima dan bisa ditolak. Sekarang hanya rekomendasi. Posisi kepala daerah dengan undang-undang ini (MD3 red) sangat kuat," beber Syahrul.

Berkaitan bagaimana peran anggota dewan terhadap pemerintah daerah, mantan anggota DPRD Kampar dua periode ini mengatakan bahwa tugas
kepala daerah adalah menjalankan visi misi dan anggota DPRD tidak mungkin membuat program baru atau membuat visi misi yang baru.

Tentang ancaman ideologi sebagaimana disampaikan Ketua PWI Kampar Akhir Yani, Syahrul mengakui hal itu terjadi dan PKS siap dan berkomitmen untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Ia juga mengaku heran bahwa radikal yang orientasinya umat Islam dianggap menjadi ancaman ideologi.

Berkaitan sebagian pandangan masyarakat bahwa PKS adalah partai yang eksklusif Syahrul tak menampik hal tersebut. Menurutnya, PKS ini lahir dari pengkaderan-pengkaderan, diantaranya di kampus-kampus.

Namun dengan semangat baru PKS, semangat pembaruan, PKS siap terbuka dan membuka diri bagi siapa saja.

Ia juga menjamin bahwa hubungan antara wartawan, eksekutif dan legislatif akan lebih diperkuat ketika kades PKS yang menjadi kepala daerah. "Mudahan mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ini karena belum ada kesempatan PKS saja. Golkar pernah memimpin Kampar. Kemarin PPP, PAN dan Demokrat. PKS mudah-mudahanlah, mohon dido'akan," bebernya.

Syahrul juga menghimbau pengurus PKS dan anggota dewan dari PKS siap berkomunikasi dengan masyarakat, salah satu selalu mengaktifkan telepon seluler (ponsel).

Majelis Pimpinan Daerah (MPD) DPS PKS Kampar H Fahmil yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kampar menyampaikan beberapa hal terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan wartawan.

Ia juga siap melanjutkan forum-forum diskusi dengan wartawan sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Mengenai kesejahteraan masyarakat, Fahmil menyebutkan bahwa ia sejak dulu konsern memperjuangkan nasib petani karena 90 persen masyarakat berprofesi sebagai petani.

Sementara itu anggota DPRD Riau Ardiansyah terkait tugasnya DPRD di provinsi mengaku telah ada beberapa hasil perjuangannya seperti infrastuktur, namun hal itu tak selalu dieksposnya ke publik.

Ia juga tidak setuju bahwa keberhasilan memasukkan anggaran provinsi untuk pembangunan di Kampar diklaim hanya satu atau beberapa orang.

Selanjutnya pria yang akrab disapa Rambo ini mengungkapkan persoalan selama ini bahwa masih kurangnya komunikasi dan sinergi antara DPRD dengan Pemkab Kampar.(Akhir Yani)