BANGKINANG (CAKAPLAH) - Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD pada rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Kampar, Senin (18/4/2022) sore.
Selain menyampaikan realisasi penggunaan anggaran, orang nomor satu di Kabupaten Kampar yang akan mengakhiri masa jabatan pada 22 Mei mendatang tersebut juga menyampaikan sejumlah catatan prestasi dan capaian sepanjang tahun 2021 dan juga penjelasan mengenai sejumlah proyek yang disebut-sebut mangkrak oleh sejumlah fraksi di DPRD dan masyarakat.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri puluhan anggota DPRD namun sedikit sekali kepala organisasi perangkat (OPD) yang hadir.
Dalam laporannya, Bupati Kampar menyampaikan, APBD tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun lebih dengan realisasi lebih kurang 2,4 triliun lebih. dimana hal tersebut sesuai dengan realisasinya pertama dari pendapatan asli daerah lebih kurang Rp 200 miliar.
Pada 2021 Kampar telah mendapatkan berbagai penghargaan antara lain, penghargaan penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 kategori Pemerintah Kabupaten se-Indonesia dari Ombudsman RI, penghargaan tanda lencana emas adi bhakti utama tani nelayan KTNA nasional oleh Menteri Pertanian RI, penghargaan Kabupaten terbaik keterbukaan informasi publik dari Provinsi Riau.
Proyek Mangkrak
Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kampar, selain menerima apresiasi dari semua fraksi atas capaian dan kinerja sepanjang 2021, Bupati Kampar juga mendapatkan sejumlah kritikan pedas. Salah satu fraksi yang cukup kritis menyampaikan pandangan umumnya adalah Fraksi PPP. Melalui juru bicaranya Habiburrahman, Fraksi PPP di awal pandangan umumnya menyampaikan apresiasi terhadap capaian yang diraih Pemkab Kampar di bawah kepemimpinan H Catur Sugeng Susanto.
Namun sejumlah kritik juga dilancarkan PPP terhadap Bupati Kampar. Habiburrahman menyebutkan, apabila dilihat dari dokumen yang ada, FPPP menilai bahwa kinerja pemda Kampar masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan mangkraknya pembanguna fisik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Taman Kota yang berada di depan Rumah Dinas Bupati Kampar, kantor Disdukcapil hingga pembangunan Puskesmas Kampar Kiri.
"Kita melihat ini objektif, tidak ABS," beber Habiburrahman.
Politisi asal Kuntu, Kampar Kiri ini menambahkan, Fraksi PPP sedikit agak sulit memberikan nilai rapor, maka kepada anggota fraksi diminta serius mengikuti LKPj ini dan anggota FPPP harus tahu seperti apa kinerja bupati, apakah sesuai dengan program 3i dan visi misi yang sering digadang-gadang.
"Fraksi PPP akan mencoba menyesuaikan Lkpj dengan visi misi, RPJMD dan RPJPD. Apabila tidak sinkron, maka kami minta kepada Pansus (panitia khusus red) mengeluarkan rekomendasi yang tegas untuk kemajuan Kampar kedepan," tegas Habib.
Berkaitan dengan pandangan umum Fraksi2 PPP Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto dalam rapat paripurna kedua yang digelar pada hari yang sama dengan agenda jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPj tahun 2021 menyampaikan bahwa terhadap proyek fisik yang tidak selesai telah dilakukan prosedur dengan pemutusan kontrak. Untuk pengganggaran kembali disesuaikan dengan kemampuan anggaran OPD terkait.
Ia juga menjelaskan mengenai kelanjutan ruas Jalan Poro, Sungai Pinang-Bangkinang sebagaimana yang dipertanyakan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Efrinaldi. Dikatakan Bupati Kampar, karena adanya recofusing anggaran, maka ruas jalan tersebut tak dilanjutkan pada 2021 dan Pemkab siap untuk melanjutkan sesuai dengan kondisi anggaran.
Sementara itu, dalam wawancara dengan CAKAPLAH.COM usai pelaksanaan rapat paripurna, Bupati Kampar menyampaikan bahwa beberapa proyek fisik yang belum selesai nantinya akan bisa diselesaikan.
Sebelumnya pihak Pemkab Kampar telah memutus kontrak dengan rekanan yang tidak menyèlesaikan pekerjaan dan membayar kewajiban Pemkab.
Ia juga membeberkan sejumlah faktor yang membuat pekerjaan proyek tersebut tidak selesai diantaranya karena molornya pekerjaan akibat penyesuaian standarisasi harga dan adanya pengaruh recofusing.
"Kenapa itu (kegiatan) nggak selesai, karena waktu yang mepet, sering hujan. Kalau gak bisa lelang atau tak bisa bayar salahkanlah bupati. Kalau tak selesai itu dah urusan rekanan, sudah ada pengawasannya," ulasnya.
Ia menambahkan, cash flow atau arus kas Kampar cukup baik sehingga tidak ada kewajiban yang tidak bisa dibayarkan maupun tunda bayar.
Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Bupati Kampar mengklaim masih cukup baik meski sempat anjlok di angka -0,9 Pada 2020 namun kembali bangkit pada 2021.
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Serantau |