Pekanbaru (CAKAPLAH) - Ormas di tubuh Partai Golkar Provinsi Riau mulai gerah terhadap aksi unjukrasa yang dilakukan sekelompok massa di Kejaksaan Tinggi Riau, di Pekanbaru akhir-akhir ini. Apalagi, para pengunjukrasa menyeret-nyeret nama Gubernur Riau Syamsuar yang juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, dalam kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2011-2019.

Terkait hal tersebut Ormas Hasta Karya Golkar Riau yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) IV Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Riau, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Bidang Ormas Partai Golkar Riau, menyesalkan aksi unjukrasa tersebut.

Oleh sebab itu Ormas Hasta Karya Golkar Riau dengan tegas meminta Kejaksaan Tinggi Riau segera menuntaskan kasus yang dinilai telah berlarut-larut tersebut.

"Ormas Hasta Karya meminta kepada Kejaksaan Tinggi Riau agar segera menuntaskan kasus ini sesegera mungkin dan bekerja secara independen. Jika ditemukan indikasi yang positif dalam kasus itu, maka lakukan tindakan hukum. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ditemukan tegaskan dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan,red). Mari kita dukung proses hukum bergerak sesuai aturan seharusnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Riau, Ridwan GP, kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (2/6/2022) menyampaikan hasil rapat terbatas di kalangan Ormas Hasta Karya.

Tak hanya meminta Kejaksaan Tinggi Riau yang segera menentukan 'hitam di atas putih' dalam kasus tersebut, Golkar juga meminta pihak-pihak yang melakukan unjukrasa agar tidak arogan dengan menuduh hal yang tidak benar terhadap Gubernur Riau Syamsuar.

"Di tanah Lancang Kuning kita berpijak kepada peradaban yang santun dan agamis. Jangan gunakan suasana politik menjelang pemilu dikeruhkan dengan merusak citra orang lain dengan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan memprovokasi masyarakat dengan mengeluarkan statemen-statemen yang salah terhadap Gunernur Riau," tegas Ridwan.

Ia menjelaskan suasana pemerintahan yang sedang memulihkan faktor ekonomi dan sosial budaya, diperlukan keseriusan dan ketenangan. Oleh sebab itu ia mengingatkan agar hal itu tidak diganggu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.

"Oleh karena itu kita minta kepada ormas-ormas untuk tidak memaksakan kehendaknya dalam jalannya penegakkan hukum ini," ujarnya lagi.

Dalam rapat terbatas tersebut hadir diantaranya Ketua Soksi Riau Ridwan GP, Yasmin (AMPG), Wita (KPPG), Dewi Sulastri (HWK) dan Pahrizal (Bidang Ormas Partai Golkar) serta puluhan Kader Partai Golkar lainnya.

Sebagaimana diketahui ribuan pengunjuk rasa, Selasa (31/5/2022), menggelar aksi di Jalan Sudirman Pekanbaru. Massa meminta Kejaksaan Tinggi Riau segera mengusut kasus dugaan korupsi Hibah Kabupaten Siak pada tahun 2011-2019.

Mereka menduga, kasus dugaan korupsi dana hibah di Siak melibatkan Gubernur Riau, Syamsuar yang saat itu menjabat sebagai Bupati Siak, Ulil Amri, Ikhsan, Indra Gunawan serta Yunalis yang diduga terlibat kasus tersebut.