PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggelar kegiatan Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Siak Tahun 2022, Senin (13/6/2022). Kegiatan digelar di Kantor Bupati Siak.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza ini mengambil tema "Cegah stunting itu penting, menuju generasi Siak Sehat Cerdas dan Sejahtera".

Wakil Bupati Siak Husni Merza dalam sambutannya mengatakan Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan yang ditandai dengan tinggi badan berada dibawah standar.

"Penurunan stunting sangat penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Seperti terhambatnya tumbuh kembang anak, stunting juga mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal," ujar Husni Merza, Senin (13/6/2022).

Ia mengatakan saat ini satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan, karena anak-anak adalah generasi penerus.

"Untuk itu bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia emas tahun 2045, kalau modal dasarnya yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya," sebutnya.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, secara nasional tingkat prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 24,4 persen. Dimana presiden menargetkan tahun 2024
prevalensi stunting sebesar 14 persen.

"Untuk Kabupaten Siak pada tahun 2021, berhasil menurunkan angka Prevalensi Stunting menjadi 19 persen, setelah sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 27,29 persen. Ini merupakan suatu kebanggaan dan tidak terlepas dari kerja keras kita semua," ungkapnya.

Lanjut ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Siak ini, target Prevalensi Stunting di Siak dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 13,79 persen. Ini berada dibawah target nasional, karena target nasional adalah 14 persen.

"Tentu saja ini memerlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak terkait agar target tingkat Prevalensi di Kabupaten Siak ini bisa tercapai," terangnya.

Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak.

"Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat kelurahan dan kampung untuk menurunkan stunting. Upaya penurunan stunting memerlukan keterlibatan semua pihak termasuk Pemerintah daerah, kelurahan, kampung, desa, akademisi, media, swasta, LSM dan mitra pembangunan," sebutnya.

Upaya penurunan stunting di tahun 2024 menjadi 14 persen memang target yang cukup ambisius, karena hanya tersisa waktu sekitar 3 tahun saja. Namun ini adalah tantangan besar yang harus hadapi.

"Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal dengan komitmen yang mencakup antara lain. Yang pertama komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di pusat, daerah dan kelurahan/kampung. Kedua, mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan ketiga mengoptimalkan komitmen menguatkan kordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam memastikan program berjalan dengan baik sebagaimana kita laksanakan hari ini," ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Bidang KB BKKBN Riau Supriyadi mengatakan sesuai amanat presiden bahwa BKKBN diminta untuk menurunkan angka stunting dari 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2024.

"Tentu ini bukan persoalan yang mudah. Karena kita sadar bahwa untuk membangun Indonesia kedepan, membangun Siak kedepan, bukan hanya pembangunan fisik, bukan hanya pembangunan gedung-gedung tinggi, tetap kemudian anak-anaknya tumbuh pendek," ujar Supriyadi.

Untuk menciptakan Indonesia emas kedepan itu bukan sekedar fisik yang dibangun, tapi juga kualitas sumber daya manusia.

"Jadi hari-hari ini kita mengalami hambatan di bagian stunting. Sudah lama isu ini menjadi persoalan, tapi tidak bisa juga turun-turun. Berdasarkan data yang ada, kita hanya turun 3 persen dalam beberapa tahun ini. Dari 27 menjadi 24 persen," ucapnya.

Maka BKKBN kemudian diberi amanat oleh presiden Jokowi untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen.

"Kita juga menyadari persoalan tak hanya persoalan satu dimensi saja, tapi multidimensi. Bukan hanya persoalan dinas kesehatan saja tapi juga persoalan dinas-dinas yang lainnya. Meskipun kita juga sadar ada faktor langsung yang berhubungan dengan itu, misalnya kecukupan gizi, cakupan imunisasi dan juga pola asuh. Tetapi ada dimensi lain juga yang berpengaruh seperti kemiskinan, pendidikan dan juga pendapatan keluarga," ucapnya.

Harapannya dengan pertemuan ini bisa berkomitmen bersama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Siak sehingga bisa menciptakan Siak mempunyai generasi emas yang sehat dan sejahtera

"Stunting tak bisa kita turunkan hanya pada satu sektor tapi multidimensi. Kita harus bersama-sama agar Indonesia emas tahun 2045 yang kita cita-citakan bisa terlaksana," harapnya.