BANGKINANG (CAKAPLAH) - Dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan dan mendukung peningkatan produksi padi di Kabupaten Kampar, Dinas Pertanian Kabupaten Kampar menggandeng pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kampar melakukan dialog dengan semua kelompok tani dan meninjau lahan persawahan di Kecamatan Bangkinang, Senin (27/6/2022).

Pertemuan ini digelar di Pustaka Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang. Setelah pertemuan dilanjutkan peninjauan ke areal persawahan.

Pertemuan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kampar Nur Ilahi yang diwakili Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jhon Mainir, SP dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian HM Rijal, S.Hut.

Sementara dari Dinas PUPR Kampar dihadiri oleh Hendra Satya Putra selaku Ahli Muda Teknik Pengairan, Nursin Alij Eka Putra Kabid Sumber Daya Air dan Sutoyo ST Pengamat Irigasi Kecamatan Bangkinang.

Kepala Dinas Pertanian Kampar Nur Ilahi yang diwakili Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Jhon Mainir mengatakan pertemuan dengan seluruh kelompok tani di Kecamatan Bangkinang karena kecamatan ini salah satu pilot project untuk peningkatan produksi padi.

Luas tanam padi di Kecamatan Bangkinang mencapai 100 hektare. Dalam dialog ini pihak Dinas Pertanian dan PUPR mendengar langsung aspirasi petani, apa saja kendala yang dihadapi maupun kebutuhan yang diinginkan petani.

Jhon menambahkan, salah satu persoalan yang dihadapi petani di Kecamatan Bangkinang selama ini adalah adalah tidak maksimalnya irigasi. Diantaranya disebabkan karena kerusakan waduk, berkurangnya pasokan sumber air dan tersumbatnya aliran air.

"Irigasi kita banyak bergantung dari air hujan. Back up kita selama ini pakai sumur dalam dan sumur dangkal, pakai pompanisasi. Namun berusaha kita tidak menggunakan pompa karena dananya besar. Harus beli solar untuk menghidupkan mesin diesel dan token untuk listrik. Solar susah didapatkan dan berbiaya besar," cakap Jhon.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengatasi persoalan irigasi tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dinas Pertanian. Untuk bagian primernya adalah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas PUPR.

"Khusus Dinas Pertanian menginventarisir alsintan (alat dan mesin pertanian) yang dibutuhkan dalam pengelolaan," terang Jhon.

Tersebar di 14 Kecamatan

Sementara itu, terkait program ketahanan pangan yang menjadi harapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para kepala daerah telah ditindaklanjuti dan menjadi salah satu target dari Penjabat Bupati Kampar H Kamsol. Ia menginginkan lahan-lahan padi di Kampar yang tidak produktif kembali menjadi produktif.

Jhon Mainir mengungkapkan, dari catatan Pemkab Kampar, dari 21 kecamatan di Kabupaten Kampar, sebanyak 14 kecamatan tercatat memiliki lahan sawah yakni Kecamatan XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampa, Kampar Utara, Tambang, Tapung, Tapung Hulu, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

Sementara tujuh kecamatan yang tak memiliki lahan persawahan yaitu Perhentian Raja, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri tengah, Tapung Hilir, Gunung Sahilan dan Koto Kampar Hulu.

Jhon Mainir menyebutkan, dari 14 kecamatan tersebut Kampar memiliki 3.220 hektare lahan persawahan.

Lebih lanjut dikatakan, selain berupaya memaksimalkan penggunaan lahan persawahan yang telah ada, Pemkab Kampar juga akan berupaya meningkatkan hasil panen.
"Idealnya hasil setiap hektare lahan itu sepuluh ton/hektare. Kalau di Sumbar udah mencapai segitu. Sementara kita baru rata-rata empat ton/hektare. Minimal kita tujuh ton/hektarlah," bebernya.

Masih rendahnya hasil panen di Kampar diakibatkan beberapa hal, diantaranya karena tidak idealnya penggunaan pupuk dan perairan/irigasi.