Sabtu, 25 Mei 2019

Breaking News

  • 5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan   ●   
  • Bawang Merah Sebabkan Inflasi di Riau 0,11 Persen   ●   
  • 100 Hari Pertama sebagai Gubernur, Syamsuar Disibukkan dengan Kampanye Capres   ●   
  • Penculik Anak di Siak Ternyata Sering Cabuli Anak Tirinya   ●   
  • Kasus Rommy, Tiga Pejabat Kemenag Diperiksa KPK   ●   
  • Warga Bengkalis Tewas Disambar Petir Saat Menanam Kacang   ●   
  • Demokrat Riau Kampanye Akbar 11 April di Pekanbaru, SBY dan AHY Tak Hadir   ●   
  • KPK Ingatkan Pemilih Jangan Minta Uang ke Caleg   ●   
  • Amril Mukminin Sampaikan 13 Program Strategis Pemkab Bengkalis   ●   
  • Komisi IV DPRD Riau Minta PUPR Cek Dugaan Retak Flyover Mal SKA
Muhibbah

Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana
Kamis, 27 Desember 2018 15:30 WIB
Pentingnya OPD Pemerintah Menggunakan ISP Berizin, Bila Tak Ingin Terkena Pidana

SIAK (CAKAPLAH) - Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat menjadikan internet sebagai salah satu kebutuhan penting. Maka tidak heran, semakin banyak perusahaan penyedia internet muncul di Indonesia ini baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin. Karena itu, masyarakat harus mulai sadar terhadap perusahaan jasa internet service provider (ISP) tersebut.

Namun apakah ISP tersebut?

Internet Service Provider atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga pelangan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global.

Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel (modem, sewa kabel, dan jalur lebar), radio, maupun VSAT. Jadi Jika masyarakat dan institusi baik institusi swasta maupun pemerintah ingin mendapatkan koneksi internet, baik secara domestik maupun global, maka dapat dan harus menggunakan layanan dari ISP yang mempunyai izin yang dikeluarkan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Di Provinsi Riau, terdapat sejumlah perusahaan ISP berizin. Sementara di Kabupaten Siak sendiri sudah ada dua perusahaan ISP berizin. Salah satunya adalah PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) yang telah memiliki Izin dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia No 493 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider).

Internet Service Provider (ISP) tersebut dimiliki oleh salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Siak yang memiliki brand (merk) bernama SiakNet.

PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) juga merupakan satu–satunya BUMD di Indonesia yang memiliki izin penyelenggaraan jasa akses internet/ISP (Internet Service Provider) dari Dirjen POSTEL Dep. KOMINFO RI Nomor 197/DIRJEN/2007 tanggal 24 mei 2007. Saat ini PT SPS telah memiliki beberapa POP yang tersebar di Riau.

SPS juga merupakan satu–satunya BUMD di Indonesia yang yang memiliki izin penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup (JARTUP) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Nomor 180/KEP/M.KOMINFO/7/2008 tanggal 16 Juli 2008. Saat ini, izin penyelenggaraan JARTUP digunakan untuk jaringan interkoneksi dengan basis FO (Fiber Optic).

Jasa layanan (service) JARTUP adalah jasa pertukaran, penyimpanan dan pengelolaan data antara konsumen dengan sistem komunikasi tertutup. Biasanya jasa service ini digunakan kantor–kantor, pabrik–pabrik, maupun suplayer yang memiliki kepentingan kerahasiaan komunikasi data digital.

Service tidak menutup hanya pada komunikasi data melainkan juga komunikasi suara maupun digital image, sedangkan aplikasi penggunaan umumnya pada komunikasi Point to Point antar kantor (Closed User Group). Media yang digunakan untuk melayani JARTUP antara lain : a. Cable system menggunakan kabel tembaga atau Fiber Optic.

Siaknet juga mampu memberikan layanan internet dengan media wireless 5,8Ghz yang mampu mentransmitkan jaringan internet hingga ke plosok desa dengan jaminan koneksi yang stabil dan tidak terpengaruh oleh keadaan cuaca. Dengan layanan 24 jam x 7 oleh team network dan fast respons untuk keluhan pelanggan, mengutamakan kualitas jaringan hingga sampai di router end user.

Ancaman Pidana Bagi Pengguna Internet dan Penyelenggara tak Berizin
Di sisi lain, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 7 ayat (1) menyebut, penyelenggaraan telekomunikasi meliputi: a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 11 ayat (1), bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

Untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, Kementerian Kominfo dituntut untuk melaksanakan pengawasan seintensif mungkin dan sejauh ini sudah cukup banyak kasus pelanggaran terhadap UU tersebut yang telah, sedang dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama aparat penegak hukum belum lama ini adalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu yang melakukan penyelenggaraan layanan telekomunikasi namun tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 ayat 1 tersebut di atas.

Ketentuan dasar hukum terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU Telekomunikasi khususnya Pasal 47 yang menyebutkan, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000.

Selain masyarakat atau instansi baik swasta maupun pemerintah harus berlangganan dengan ISP yang berizin juga dalam pelaksanaannya pelanggan tersebut harus berlangganan dan berkontrak langsung dengan ISP yang bersangkutan, dalam hal ini tidak dikenal yang namanya surat dukungan dari ISP, karena tanggung jawab penuh berada di ISP tersebut.

Terhadap ancaman pidana tersebut, Manajer Operasional PT. Sarana Pembangunan Siak, Arif Gusnali, S.Si., MM., menghimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Siak untuk menggunakan jasa ISP dari perusahaan yang memiliki legalitas/izin yang jelas.

"Kami mengimbau kepada OPD di Kabupaten Siak untuk menggunakan jasa layanan ISP dari perusahaan yang sudah mengantongi izin dan legal, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari," tukasnya.

Penulis : rls
Editor : Hadi
Kategori : Tekno dan Sains
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Artikel Terkait
0 Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 17 Mei 2019
Kelompok Bertikai Diminta Menahan Diri, Kapolresta Pekanbaru Kerahkan Anggotanya Patroli
Jumat, 17 Mei 2019
5 Bulan Menunggak, Dewan Minta Penghuni Rusunawa Yos Sudarso Taat Aturan
Jumat, 17 Mei 2019
Tawuran di Jembatan Siak IV Berawal dari Senggolan Sepeda Motor
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 25 Mei 2019
Pemerintah dan Chevron Lakukan Finalisasi Pengembangan Proyek IDD
Sabtu, 25 Mei 2019
Bupati Bengkalis Ingatkan Perusahaan Bayar THR Paling Lambat H-7
Sabtu, 25 Mei 2019
Pasca Kerusuhan di Jakarta, Forkom Aktivis 98 Riau Keluarkan 5 Pernyataan Sikap
Jumat, 24 Mei 2019
Sinar Riau Group Santuni Anak Yatim dan Kaum Dhuafa

Serantau lainnya ...
Kamis, 09 Mei 2019
5 Kebiasaan yang Dapat Diubah untuk Mencegah Kerontokan Rambut
Minggu, 28 April 2019
Gaya Hijab Casual untuk Kamu yang Feminin
Minggu, 28 April 2019
Tips Mudah untuk Menghilangkan Blackheads di Area Wajahmu
Senin, 15 April 2019
Mengintip Makanan dan Minuman Kesukaan Jokowi, Semuanya Kuliner Tradisional Indonesia

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 24 Mei 2019
Bupati Irwan Buka Puasa Bersama Masyarakat Asal Meranti di Batam
Kamis, 23 Mei 2019
Wujudkan Janji Kampanye, H Zulkifli AS - Eko Suharjo Komit Bangun Dumai
Rabu, 22 Mei 2019
Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo Serahkan Bantuan Pembanguan Musala
Rabu, 22 Mei 2019
Jaga Kedamaian Pasca Pemilu, Bupati Rohul Imbau Warganya Tak Ikut Aksi 22 di Jakarta

Advertorial lainnya ...
Jumat, 24 Mei 2019
Mulai 2020, WhatsApp Bakal Tampilkan Iklan
Minggu, 19 Mei 2019
Dua Varian Realme X Resmi Diumumkan, Harga Terjangkau!
Minggu, 19 Mei 2019
Ini Dia Zenfone 6, Smartphone Ter-flagship ASUS Berdesain Unik
Rabu, 15 Mei 2019
OnePlus 7 Pro Melenggang, Inilah Harga Resminya

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 16 Mei 2019
Memahami 5 Jenis Kerutan pada Wajah dan Tips Mengatasinya
Rabu, 15 Mei 2019
Efek Berhenti Olahraga Ketika Ramadan
Sabtu, 06 April 2019
Tidur dengan atau Tanpa Bantal, Mana yang Lebih Baik?
Sabtu, 10 November 2018
Jerawat Tumbuh di Miss V Kamu? Jangan Dipencet, Bahaya!

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 24 Mei 2019
Rektor Universitas Abdurrab Ingin Lanjutkan Cita-cita Prof Tabrani
Selasa, 21 Mei 2019
Eratkan Silaturahim, Unilak Gelar Buka Puasa Bersama dengan Insan Pers
Selasa, 14 Mei 2019
Kedutaan AS Gelar Ramadan Outreach di Unilak, Rektor Ajak Buka Puasa Bersama
Minggu, 12 Mei 2019
Serahkan Bantuan, Rektor UIR Awali Safari Ramadan di Masjid An-Naba

Kampus lainnya ...

PCR
Terpopuler
IKLAN WAISAK APRIL
Foto
PTPN5
Sabtu, 27 April 2019
PGN Komit Perkuat Bisnis Gas
Jumat, 26 April 2019
Kembangkan Industrialisasi UMKM RAPP Gelar Temu Usaha Pelaku UMKM
Minggu, 07 April 2019
BOB Bantu Ruang Kelas untuk MTs LKMD Kasikan, Kampar
Rabu, 03 April 2019
Masuki Era 4.0 SMA Plus Taruna Andalan Berikan Pelajaran Industri

CSR lainnya ...
Kamis, 23 Mei 2019
Tiap Ustaz Arifin Ilham Pulang dari Luar Kota, Ketiga Istrinya Setor Hafalan Alquran
Rabu, 08 Mei 2019
Terbelit Kasus Penistaan Agama, Andre Taulany Diistirahatkan Dari NET TV
Sabtu, 02 Maret 2019
Foto Perdana Syahrini dan Reino Barack Akhirnya Beredar
Senin, 25 Februari 2019
Rami Malek Dinobatkan Jadi Aktor Terbaik di Oscar 2019

Selebriti lainnya ...
Senin, 22 April 2019
Infrastruktur Jalan, Listrik dan Pendidikan jadi Aduan Masyarakat ke Samsurizal Budi saat Reses
Senin, 22 April 2019
Terkait Persoalan PLN, Ketua DPRD Siak: Wajar Saja Kekesalan Warga Memuncak
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Berang Pemkab Siak Tak Serius Sikapi Permasalahan Kampung
Senin, 22 April 2019
Ketua DPRD Siak: Gubri Komit Bangun Tanjung Buton

Parlementaria Siak lainnya ...
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok
Selasa, 16 April 2019
Jokowi dan Dua Presiden RI Lainnya yang Mendapat Keistimewaan Bisa Masuk Ka'bah
Selasa, 12 Februari 2019
Bimbang Menentukan Pilihan, Baca Doa Ini
Jumat, 23 November 2018
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Riau Kompleks Berlangsung Semarak

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www