MERANTI (CAKAPLAH) - Setelah sempat terhenti, pekerjaan peningkatan Jalan Sungai Nyiur - Sesap Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akhirnya kembali dilanjutkan. Namun anggaran dan volume proyek justru berkurang dari desain awal.

Dari hasil penyesuaian, lebar jalan yang sebelumnya 7 meter kini justru diubah menjadi 5 meter. Sedangkan anggaran awalnya yang semula Rp 23 miliar berkurang menjadi Rp15 miliar saja.

Hal tersebut dibenarkan Plt Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia ST, ketika ditemui CAKAPLAH.com di ruang kerjanya, Kamis (20/7/2023). Kata Rahmat Kurnia, pengurangan anggaran tersebut dilakukan setelah adanya adendum (penyesuaian) perubahan nillai kontrak.

"Melihat ketersediaan dana (DAU spesifik), tidak mungkin rasanya mempertahankan seperti design awal. Makanya dilakukan penyesuaian (adendum)," cakap Rahmat Kurnia.

Adapun hasil adendum kontrak antara lain, lebar jalan berkurang dari yang semula 7 meter menjadi 5 meter. Tak hanya itu jika sebelumnya ditargetkan pekerjaan jalan dilakukan sampai hotmix kini hanya sampai pengerasan saja.

"Target kita, jalan itu tetap bisa difungsikan semaksimal mungkin. Kalau mempertahankan design awal, panjangnya akan berkurang. Ini panjangnya tetap sampai ke sungai, di titik awal yang ditargetkan," ungkap Aang.

Aang berharap, dengan adendum kontrak itu, Jalan Sei Nyiur - Sesap tetap memberikan manfaat ke masyarakat. "Bisa saja nanti menimbulkan dampak ekonomi baru. Sebab, kini material masuk dan bongkar dari sungai yang ada di sana. Aktivitas mulai banyak dan warga bisa saja membuat warung di sana," beber Rahmat Kurnia.

Peningkatan Jalan Sei Nyiur - Sesap semula digesa karena di sana ditargetkan akan dibangun kantor bupati. Namun, pasca HM Adil (bupati nonaktif) ditangkap KPK, Plt Bupati Asmar minta pekerjaan dievaluasi. Pemkab harus memastikan ketersediaan dana baru pekerjaan diteruskan.

Informasi yang diterima, tahun ini rasionalisasi di Dinas PUPR Kepulauan Meranti mencapai Rp 100 miliar. Sehingga, mengharuskan pihak PUPR untuk mengevaluasi pekerjaan mana saja yang tidak jadi dikerjakan. Salahsatunya pembangunan kantor bupati yang bersumber dari APBD 2023.

"Untuk kantor bupati tak jadi dibangun tahun ini. Kalau kita paksakan, kita akan berhutang karena sumber dananya dari APBD. Pekerjaan yang kita laksanakan yang bersumber dari DAK dan DAU spesifik. Kalau yang dari APBD banyak tak bisa kita laksanakan," ungkap Rahmat Kurnia.***