JAKARTA (CAKAPLAH) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mencari jalan keluar terkait polemik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu menurut dia lebih baik dilakukan Nadiem daripada menyalahkan menteri sebelumnya.

"Kalau mau jujur setiap tahun selalu muncul berbagai kasus seputar penerimaan siswa baru. Mas Menteri pun baiknya tak mengeluh," kata Syaiful Huda di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Dia mencontohkan lebih baik Nadiem memikirkan terkait peningkatan kualitas dalam seleksi PPDB, mulai dari proses seleksi, penerimaan, hingga adaptasi siswa baru dengan lingkungan sekolah.

Huda mengatakan kasus-kasus terkait penerimaan siswa baru selalu berulang setiap tahun, misalnya manipulasi kartu keluarga (KK) agar siswa baru bisa diterima di sekolah tertentu, praktik jual beli kursi di sekolah negeri, dan munculnya siswa titipan dari pihak tertentu.

"Selain itu ada sekolah kelebihan siswa yang biasa terjadi di kawasan perkotaan, sebaliknya di kawasan rural banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa," ujarnya.

Politisi PKB itu juga mencatat beragam masalah juga terjadi saat siswa baru diterima di sekolah masing-masing seperti berbagai modus pungutan liar, kewajiban membeli seragam sekolah, alat tulis, hingga buku-buku pelajaran tertentu.

Selain itu menurut Huda, saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) juga sering memicu masalah, mulai dari kasus "perploncoan" hingga memicu korban tewas.

"Ada juga materi-materi MPLS yang aneh-aneh seperti pelatihan penggunaan senjata laras panjang di sebuah pesantren di Magetan," ujarnya.

Menurut dia, munculnya beragam kasus seputar penerimaan siswa baru itu terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Sehingga diperlukan lembaga khusus lintas instansi untuk mengawasi proses penerimaan siswa baru seperti Satgas PPDB.

"Hanya saja keberadaan Satgas PPDB ini sifatnya masih himbauan yaitu kepala daerah bisa membentuk maupun tidak. Kedepan pemerintah harus mewajibkan setiap kepala daerah untuk membentuk Satgas ini dengan kejelasan tugas maupun personelnya," katanya.**