![]() |
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hingga akhir Juli 2023, kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat ada 956 hektare lahan terbakar. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota diminta agar cepat tanggap.
Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu, meminta pemerintah dan aparat segera melakukan tangkap lapangan. BPBD juga segera mempersiapkan sesuai dengan kondisi lapangan.
"Kemudian pemerintah kabupaten/kota juga segera perlu mengkomunikasikan itu ke aparat desa, karena mereka ujung tombaknya,” kata Manahara, Rabu, (2/8/2023).
Lanjut dia, jangan sampai ketika kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) meluas, pemangku kepentingan yang menangani masalah ini, baru bertindak.
“Jangan sudah meluas baru ditangani. Apalagi urusannya gambut ini penanganannya harus profesional,” kata Manahara.
Manahara menegaskan, pemerintah harus melakukan tindakan konkrit di lapangan, jangan hanya menunggu bola. Begitu pula dengan aparat desa yang harus selaras dalam penanganan karhutla.
“Kami sudah mengetahui karhutla itu sesuatu yang tak diperbolehkan, jadi kalau terjadi kepedulian masyarakat dituntut di situ. Masyarakat juga kan ada aturan bahwa tak perlu melakukan pembakaran dalam bertani, entah itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka,” paparnya.
Ia juga mengimbau masyarakat kalau membuka pertanian harus mengikuti mekanisme yang diterapkan pemerintah. Kata dia, pemerintah sudah mendorong, sudah mengaktualisasikan mesin pertanian.
"Jadi tidak dengan membakar. Makanya ini semua tidak lepas dari perhatian dan kepedulian masyarakat,” kata Manahara.
Sebanyak 956 hektare lahan dan hutan sudah terbakar itu paling banyak terjadi di Kabupaten Bengkalis dengan 345,98 hektare. Selanjutnya, disusul oleh Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) 151,10 hektare. Kemudian Kota Dumai 108,87 hektare, Kabupaten Pelalawan seluas 90,43 hektare.
Disusul Kabupaten Kampar 57,27 hektare, Indragiri Hilir (Inhil) 48 hektare, Indragiri Hulu 45,70 hektare, Siak 34,24 hektare, Pekanbaru 32,36 hektare, Rokan Hulu (Rohul) 26,40 hektare, Meranti 13,25 hektare, dan terendah Kuansing 2 hektare.
Kepala BPBD Riau, M Edy Afrizal mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanganan Karlahut. Petugas juga terus berjibaku di lapangan untuk memadamkan api jika terjadi Karlahut.
Edy mengatakan, pihaknya selalu melakukan deteksi dini baik melalui sosialisasi, patroli udara dan darat, serta pencegahan.
"Kami tetap memaksimalkan sarana prasarana baik SDM, peralatan, dna semuanya itu kami kerahkan. Kami juga selalu berpesan dengan masyarakat, jangan membakar, karena api kecil jadi kawan api besar jadi lawan," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |











































01
02
03
04
05


