PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan akan mengajukan hak interpelasi dalam persoalan pembayaran hutang stadion utama Riau. Hal itu guna mengetahui secara pasti alasan gubernur Riau yang membayar hutang tersebut dengan alasan keadaan yang mendesak.

Namun sebelumnya, Suhardiman juga meminta pimpinan DPRD untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab lembaga antirasuah tersebut disebut-sebut mengarahkan Pemprov Riau untuk melakukan pembayaran hutan pembangunan Stadion Utama.

"Jalan keluarnya adalah kita akan ajukan hak interpletasi, dengan sebelumnya menyarankan kepada ketua DPRD untuk menyurati KPK," tukas Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau itu kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (31/8/2017).

Kepada wartawan Suhardiman Amby mengaku merasa ada yang janggal dalam proses pembayaran hutan pembangunan stadion utama beberapa waktu lalu. Sebab belum ada dasar hukum untuk melakukan pembayaran hutan itu.

Sebagaimana informasi yang beredar Pemerintah Provinsi Riau rupanya telah membayar hutang proyek Stadion Utama Riau dan itu baru diketahui DPRD setelah proses berlangsung. Pembayaran tersebut mengacu pada Permendagri nomor 31.

Suhardiman Amby, kepada CAKAPLAH.COM Kamis (31/08/2017) mengatakan, ada yang janggal dari pembayaran tersebut karena ada surat dari rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memaksa Pemprov Riau untuk membayar.

"Saya akan menyarankan kepada ketua DPRD untuk mengirim surat kepada KPK, dewan pengawasnya, dalam kompetensi apa KPK mengirim surat untuk menyelesaikan hutang tersebut, apakah benar surat tersebut dari KPK atau seperti apa," katanya.

Menurutnya, isi surat KPK yang berbunyi penegasan status hukum dan pembayaran infrastruktur dan stadion utama, perlu mempertanyakan dalam kapasitas apa KPK memberikan referensi.

"Sebenarnya KPK itu kan sebagai lembaga independen enggak boleh begitu, harus tegak kepada kewibawaan lembaganya untuk memayungi semua kelompok, kelompok yang membayar hutang, dan kelompok yang menagih hutang," katanya lagi.

Kemudian, ia juga mengaku heran adanya ancaman-ancaman kenaikan bunga dari pihak kontraktor sementara mereka bukan merupakan lembaga yang berhak menentukan bunga.

Sebelumnya, Badang anggaran (Banggar) dan TAPD melakukan rapat dan salah satunya membahas tentang pembayaran tersebut. Disana dijelaskan bahwa pembayaran tersebut mengacu pada Permendagri nomor 31, untuk itu banggar meminta hal tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada DPRD untuk dikaji.

Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman saat ditanya akan ada pengajuan hak interpletasi dari anggota dewan, ia menjawab itu merupakan hak masing-masing anggota dewan.

"Oh, itu hak anggota dewan ya, tapi harus jelas dimana aturan yang dilanggar, dijelaskan TAPD bahwa yang membayar ini gubernur, jadi  sepenuhnya berada pada gubernur, dewan tidak terlibat dan tak ada sanksi hukum apa apa jika terjadi sesuatu," cakapnya

Ia mengatakan, DPRD akan meminta kejelasan kepada pemrov terkait bagaimana kronologis pembayaran tersebut, dan apa dasar hukum yang dipakai untuk membayar tersebut.

"Kemudian bagaimana mereka mengambil dana, dan dari mana dana dana itu diambil, dari pos-pos mana saja, mereka menjelaskan dari pendidikan sekian, dari dana cadangan sekian, nah itu yang kita inginkan mereka membuat laporan tertulisnya, baru kita akan kaji," tukasnya.