![]() |
Wakil Ketua Komisi II Zulfi Mursal
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Persoalan konflik di lahan PT Duta Swakarya Indah (DSI) sudah beberapa kali ditangani DPRD Riau. Sebelum datang ke Komisi I kemarin, pada Juli lalu pihak perusahaan dipanggil Komisi II DPRD Riau.
Wakil Ketua Komisi II Zulfi Mursal mengatakan, saat pertemuan beberapa waktu lalu, PT DSI diminta untuk memberikan data lahan terkait konflik dengan masyarakat dan koperasi di Kabupaten Siak.
"Ya kita sudah minta saat RDP dengan masyarakat, koperasi, BPN, Disbun Siak, Disbun Provinsi Riau dan DLHK pada 13 Juli lalu, namun sampai saat ini data lahan yang kita minta itu belum kita terima," kata Zulfi, Selasa (22/08/2023).
Zulfi mengatakan sudah berkali-kali staf komisi II DPRD Riau meminta kepada BPN dan Disbun agar menyerahkan data tersebut. "Kita sudah buat permintaan secara tertulis melalui surat agar data lahan tersebut diserahkan ke komisi II," kata Zulfi.
Kata dia, Komisi II DPRD Riau membutuhkan data tersebut untuk dikaji dan sebagai salah satu bahan untuk disampaikan ke Panja Mafia Tanah DPR RI. "Kalau tak ada data lahan itu, apa yang mau kita sampaikan ke Panja DPR RI," kata Zulfi.
Lanjut Zulfi, saa RDP lalu, DSI disimpulkan Komisi II minta Kanwil BPN Riau, Siak dan Pemkab Siak agar menyampaikan objek dan peta tata batas pertanahan wilayah PT DSI ke Komisi II.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |











































01
02
03
04
05


