PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat kinerja APBN di Provinsi Riau hingga bulan juli tetap kuat. Adapun pendapatan negara di Wilayah Provinsi Riau sampai dengan bulan Juli sebesar Rp14,63 Triliun atau 55,11% dari target pendapatan. 

"Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 11,94 T, bea cukai sebesar Rp 1,98 T, PNBP lainnya sebesar Rp 480,98 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 227,16 Triliun," ujar Plt Kepala DJPB Provinsi Riau Burhani AS, Kamis (24/8/2023).

Ia mengatakan pendapatan BLU terdiri dari pendapatan dari Universitas Riau sebesar Rp 136,80 miliar, UIN Suska sebesar Rp 80,65 miliar dan Rumah Sakit Bhayangkara sebesar Rp 9,71 miliar. 

"Adapun belanja negara terus bertumbuh di tengah perekonomian global yang masih menghadapi berbagai tantangan isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur," Cakapnya.

Dikatakan Burhani, realisasi belanja di Provinsi Riau mencapai Rp15,55 Triliun, terdiri dari realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 4,17 triliun (50,79% dari pagu) atau tumbuh 12,27% (yoy) dan realisasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp 11,37 triliun (50,44% dari pagu) atau tumbuh 0,53% (yoy).

Faktor utama pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat berasal dari kenaikan realisasi Belanja K/L sebesar Rp 456,27 miliar yang disumbang oleh pertumbuhan belanja pegawai (1,27%), belanja barang (35,32%), belanja bantuan sosial (28,58%). Kenaikan belanja terbesar terutama pada satker-satker terkait persiapan pemilu (KPU, Bawaslu, Polda dan Polres seluruh Riau), dan belanja pada satker lingkup Kemenag di Riau. 

"Belanja Pemerintah Pusat Distribusi belanja pemerintah pusat direalisasikan untuk program dukungan manajemen operasional pemerintah sebesar Rp 2,04 triliun untuk pembayaran gaji dan Tunjangan PNS/TNI/POLRI, Tunjangan Kinerja, Operasional Kantor, Pemeliharaan BMN, Jasa, Perjalanan Dinas," sebutnya.

Adapun untuk realisasi program teknis sebesar Rp 2,13 triliun dengan pemanfaatan yang pertama untuk pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan di Riau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kedua untuk pembangunan Fasilitas Pelabuhan Kuala Gaung Indragiri Hilir, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit (Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Mengkapan (Kabupaten Siak); 

Ketiga untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 

Keempat untuk Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi di Universitas Riau, Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi di Politeknik Negeri Bengkalis, Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun di sekolah lingkup Kementerian Agama di Riau, serta Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di STAIN Bengkalis dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau; 

Kelima untuk program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.

"Dan yang keenam adalah untuk Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," pungkasnya.