PEKANBARU (CAKAPLAH) - Masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahun di Riau cukup beragam. Di Pekanbaru, satu diantaranya jumlah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang minim belum bisa menampung lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP).

Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung menyebut, persoalan ini merupakan masalah serius yang harus ditangani. Solusi yang harus dilakukan adalah membangun SMAN baru dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

"Minimal tahun depan ada 3 SMA yang bisa dibangun di Kota Pekanbaru untuk menampung tamatan SMP," kata Robin, Jumat (25/8/2023).

Lanjut Robin, tahun ini SMAN yang baru beroperasi yakni SMAN 17, 18 dan 19. Politisi PDIP ini juga menyebut, Pemprov perlu membangun RKB pada tahun 2024 agar persoalan yang terjadi tiap tahun seperti tak tertampungnya tamatan SMP di SMAN ini bisa diminimalisir.

''Kalau untuk menuntaskannya sulit karena butuh anggaran yang cukup besar untuk membangun SMAN yang baru," kata dia.

Idealnya, tambah Robin jumlah SMAN di Kota Pekanbaru sama dengan SMPN. Kalau SMPN ada 51, SMAN di Pekanbaru juga harus ada 5, kalau bisa bertambah.

Selain membangun sekolah baru, sebelumnya Komisi V juga menawarkan solusi agar dibuat peraturan Gubernur, sekolah bisa melaksanakan double sifht. Artinya ada anak yang masuk pagi dan ada yang masuk siang.

"Kemudian untuk mengurai itu juga bisa dengan menerapkan penambahan jumlah dalam satu ruang kelas, misalnya satu kelas 40 orang, kami DPRD setuju saja," kata Robin.

Gubernur harus bergerak cepat membuat aturan itu, sehingga hak anak untuk mendapatkan pendidikan tahun ini bisa teratasi dengan cepat. "Pak Gubernur secepatnya harus buat dasar hukum untuk gagasannya. Jangan sampai di tahun ini tidak ada yang tidak bersekolah," kata dia.

Lanjut Robin, sekolah swasta juga harus jelas bisa menampung anak lewat jalur afirmasi. Sehingga punya kontribusi juga dalam mengurai tingginya angka tidak tertampung anak di sekolah negeri.

"Swasta jangan hanya mengejar sektor bisnis saja tapi mengejar dan peduli dengan pendidikan," jelasnya.