JAKARTA (CAKAPLAH) - Pembentukan Holding BUMN segera bisa terealisasi pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72/2016. Presiden Joko Widodo dalam arahannya di Istana Negara, berkali-kali menekankan bahwa manajemen perusahaan yang sehat adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan Holding BUMN ini.

Jangan sampai, dengan pembentukan holding ini, BUMN yang sehat malah terpengaruh oleh BUMN lain yang kondisi keuangannya kurang baik.

"Mungkin untuk BUMN yang sudah baik bisa (dibentuk Holding). Tapi masih ada (BUMN) yang tidak baik. Jangan sampai membebani yang baik," tegas Jokowi di depan Menteri BUMN Rini Soemarno dan ratusan Dirut BUMN di Komplek Istana Negara, Rabu (25/1/2017).

Ia kembali menegaskan, pembentukan Holding BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas BUMN-BUMN yang ada dimiliki Indonesia agar bisa bersaing dengan BUMN negara lain.

Namun, bila BUMN tidak sehat dicampur dengan BUMN yang sehat, dikhawatirkan cita-cita meningkatkan kualitas dan daya saing BUMN RI malah tidak bisa tercapai. "Yang baik jadi tidak baik. Enak dong yang tidak baik," tegas Jokowi lagi.

Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, Jokowi mengatakan, dalam pembentukan Holding BUMN harus melibatkan lembaga konsultasi independen yang kompeten dan transparan.

"Libatkan banyak institusi terbuka, sehingga semua bisa memberikan masukan untuk perbaikan BUMN. Saya optimistis sekali BUMN akan menjadi baik. Tapi apa yang saya sampaikan, hati-hati," tegasnya.*