PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau sedang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023.

Anggota Banggar DPRD Riau Mardianto Manan mengatakan, ada beberapa tahapan yang dilalui dalam menyusun APBDP. Pembahasan sumber pemasukan atau pendapatan sudah dibahas oleh TAPD dan Banggar.

"Ada beberapa tahapan yang dilalui, tuntaskan dulu pendapatan, pastikan dulu pendapatannya. Dikunci angkanya, baru kita bicara belanja. Pada hari ini sudah selesai bicara pendapatannya. Hingga dapatlah angka Rp10,2 triliun," kata Mardianto, Senin (11/09/2023).

Soal isu rasionalisasi anggaran, Mardianto Manan membantah. Seperti diketahui, APBD Murni tahun 2023 mencapai Rp9,83 triliun. Dengan kondisi seperti ini, tentu tidak ada rasionalisasi anggaran.

"Dengan kondisi sekarang, dari Rp9,8 sekian triliun, tadi diprediksi untuk sementara dikunci Rp10,2 triliun. Artinya rasionalisasi anggaran dibatalkan. Tidak ada rasionalisasi anggaran," kata Mardianto.

"Yang rasionalisasi itu diprediksi APBD Rp10 triliun, angkanya turun misalnya jadi Rp8 triliun misalnya, itu baru rasionalisasi anggaran atau tunda bayar," kata Mardianto.

Penambahan anggaran di APBDP itu berasal dari perkiraan Participating Interest (PI) 10 persen dan dana bagi hasil (DBH) sawit. "Tapi yang terjadi sekarang dari hampir Rp10 triliun menjadi Rp10,2 triliun artinya rasionalisasi anggaran tidak dilakukan, bisa saja SILPA," kata Mardianto.