PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa hari terakhir menggelar serangkaian tahapan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023.

Tim ini sudah menyelesaikan pembahasan pendapatan di APBDP, dengan nominal perkiraan sebesar Rp10,2 triliun. Pembahasan belanja masih terus digesa dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Banggar menghadirkan OPD untuk melakukan evaluasi belanja APBD Murni yang sudah berjalan hampir 9 bulan ini. Dari situ, Banggar dan TAPD bisa menyusun belanja dari pendapatan yang sudah diperkirakan.

Namun, OPD yang hadir dalam rapat tersebut ternyata tidak membawa data rincian realisasi anggaran APBD Riau 2023. Sehingga, Banggar dan TAPD belum bisa memutuskan rincian belanja yang akan dimasukkan ke dalam APBDP.

"Semalam kita menggelar rapat bersama OPD-OPD Pemprov Riau untuk membicarakan realisasi anggaran, untuk menyusun APBD Perubahan 2023. Tapi ternyata, rata-rata OPD Pemprov yang datang tidak punya data," kata Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan, Selasa (12/09/2023).

Kata dia, sejumlah OPD yang diundang seperti Dinas Perikanan, Peternakan, PUPR, Pertanian, Olahraga dan lainnya. Ia menanyakan soal data realisasi, dinas-dinas tersebut berkilah data tertinggal lantaran undangan rapat mendadak.

"Mereka mengatakan, realisasi sudah sekian persen. Pas diminta datanya, ada yang ketinggalan di rumah, di laptop dan sebagainya. Katanya tidak sempat bawa karena mendadak," kata Mardianto.

Ia menyayangkan sikap ASN yang dinilai kurang sigap. Apalagi, pembahasan APBD Perubahan saat ini tengah dikejar waktu. DPRD dan Pemprov Riau harus menyelesaikan APBDP 30 September ini.

"Seharusnya ASN yang datang ini, begitu ditanya data, harus selalu siap. Apalagi ini bukan rapat yang pertama kali, dan tahun ini saja sisa tiga bulan lagi," jelasnya.