MERANTI (CAKAPLAH) - Jadwal pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang semula berakhir hari ini, Selasa (12/9/2023), diperpanjang selama sepekan ke depan. Pasalnya, jumlah yang mendaftar masih kurang dari minimal kebutuhan.

Informasi ini disampaikan Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin MPd, ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/9/2023).

Kata Bakharuddin, hingga tanggal 12 September 2023 atau batas akhir pendaftaran (sesuai jadwal awal), baru ada 12 pelamar yang memasukkan berkas. Sementara, sesuai aturan, setidaknya untuk 11 JPTP yang dibuka, harusnya ada 22 pendaftar.

"Baru 12 yang mengirimkan berkas ke email," kata Bakharuddin.

"Sesuai aturan, untuk 1 JPTP minimal harus ada 4 orang pendaftar serta satu orang bisa mendaftar di dua jabatan," jelasnya.

Akibat masih sepinya pendaftar, kata Bakharuddin, mereka akan memperpanjang masa pendaftaran. Sesuai aturan, tambah Bakharuddin, perpanjangan pendaftaran bisa dilakukan 2 kali 7 hari.

"Ada beberapa pejabat yang sampai saat ini masih menunggu tandatangan rekomendasi dari pak bupati. Kebetulan, hari ini pak bupati tidak ada di tempat karena ada agenda di Malaysia," ujarnya.

Bakharuddin berharap, kebutuhan bisa terpenuhi setelah satu kali perpanjangan waktu. Untuk mengisi kebutuhan jabatan yang dilelang, pihaknya sudah menghubungi semua pegawai di Meranti yang memenuhi syarat untuk ikut assessment.

"Kita sudah hubungi yang memenuhi syarat. Minimal IVa, sudah bisa ikut assessment ini," kata Bakharuddin.

Assessment tahun ini, selain dibuka untuk ASN se Riau, juga bisa diikuti pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Meranti.

"Yang sudah menjabat eselon II, kalau mau ikut masih bisa. Misal mau ke OPD lain, asalkan umur masih belum lewat batas maksimal," beber Bakharuddin.

Disampaikan Bakharuddin lagi, dari 12 PNS yang mengirim berkas pendaftaran, ada 1 orang dari luar daerah. Sementara 11 lainnya, merupakan PNS dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kemarin ada 3 PNS dari luar daerah yang katanya akan ikut assessment ini, tapi baru seorang yang mengirim berkas," kata Bakharuddin.

Adapun 11 jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan dilelang antara lain, Sekretaris DPRD Kepulauan Meranti, Kepala BKPAD, Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Sosial PPAP2KB, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Disporapar, Kepala Dishub dan Kepala Pelaksana BPBD.