PEMERINTAH Republik Indonesia telah mengalokasikan dan mendistribusikan dana desa untuk seluruh kabupaten dengan total Rp 127,6 triliun. Dari anggaran tersebut, setiap desa mendapatkan rata-rata Rp 1 miliar.

Dari keseluruhan dana desa disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun.

Dana yang mengucur dan beredar di pelosok desa tersebut bertambah 'tambun' lagi dengan dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten yang besarnya 10 persen dari dana perimbangan di APBD setiap daerah.

Di beberapa Kabupaten dan Provinsi Riau sejak otonomi daerah malahan lebih dulu meluncurkan program pemberdayaan desa (P2D). Setidaknya kala Gubernur Rusli Zainal dari 1.846 desa/kelurahan sedikitnya 1.200 desa setiap tahun dikucurkan dana dari APBD Provinsi Rp 500 ribu setiap desa.

Jika mau jujur justeru program dana desa pemerintah RI ketinggalan dibandingkan Riau. Kabupaten Bengkalis, Siak dan Rokhul juga selangkah lebih maju dengan program pemberdayaan desa. Khusus Kabupaten Bengkalis sangat istimewa, dimana setiap desa diberikan anggaran pembangunan yang dikelola langsung setiap desa Rp 1 miliar.

Program Pemberdayaan dana desa oleh Gubernur Riau, Bupati Bengkalis juga mencakup untuk kegiatan dana pendamping desa. Sayang sekali program hebat yang digagas Rusli Zainal tidak dilanjutkan oleh Gubernur Anas Ma'mun maupun Arsyadjuliandi Rachman.

Bersyukur program pemberdayaan desa Provinsi Riau dicontek oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Hanya saja dana desa yang dipegang oleh kementerian banyak memantik penyelewengan dan memakan korban.

Bandingkan kenapa dana desa Gubernur Riau relatif lebih aman dan tenang sementara dana desa dari kementerian yang diharapkan menjadi berkah malah ketiban musibah. P2D Provinsi Riau dikawal oleh pendamping desa yang profesional, berpengalaman, lulusan mahasiswa anak tempatan yang rela mengabdi dan berbakti dengan desanya.

Mereka pro aktif memberikan sentuhan pendampingan dengan ikhlas dan penuh tanggun jawab sehingga dana tidak melenceng dari tujuannya. Menarik sekali data terkini pelamar calon pendamping desa di Riau mencapai 4.500, sementara yang diterima hanya 210 orang.

Pendamping desa semestinya tidak hanya menjalankan tugas rutinitas harian, tetapi juga sanggup 'menyemprit' Kades jika menyeleweng. Bandingkan dengan dana dari kementerian terkesan dilepas begitu saja, sehingga membuka celah disimpangkan. Akibatnya ratusan kepala desa terjerat kasus hukum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 sampai 10 Agustus 2017. Pada kasus tersebut pelakunya rata- rata kepala desa atau kades. Selain itu juga ada pelaku lainnya diantaranya isteri Kades. Menurut data dari ICW kerugian negara kasus penyelewengan dana desa mencapai Rp 30 miliar.

Terlepas dari terjadinya kasus penyelewengan desa, sejatinya dengan telah digelontorkannya anggaran Desa yang mengalir deras - baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten plus Anggaran desa itu sendiri - mampu mampu merangsang dan memicu kemajuan desa-desa.

Dengan penuh suka cita, sekarang desa memiliki anggaran berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar dalam satu tahun. Pada tataran kerangka positif dan harapan, jika anggaran tersebut dipergunakan dengan benar akan dapat memacu peningkatan pembangunan dan pemerataan sampai 25 kali lipat dibandingkan dengan kondisi sekarang.

Anggaran 'gemuk' hendaknya menjadi berkah bukan sebaliknya membawa musibah. Sebab, seperti catatan ICW mulai banyak kepala desa tersangkut perkara hukum. Jangan sampai anggaran besar justeru para kades menjadi tidak enak makan dan kurang nyenyak tidur.

Tidak dipungkiri ketika ada kasus muncul maka berseliweran oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dan kelompok mengail di air keruh.

Para kepala desa dikejar-kejar oknum dengan mengatasnamakan berbagai kelompok dan lembaga;  LSM, wartawan, bahkan mencatut korp penegak hukum tak ketinggalan preman berdalih mengusut penyelewengan dana desa tetapi ujung-ujungnya pemerasan.

Demi menghindari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan yang terjadi diperlukan pengawalan semua pihak. Sehingga menutup peluang yang tak patut. Dengan anggaran sangat besar, semua berharap seiring penerapan UU desa akan terhindarkan dari tindakan oknum yang bermental korup di tingkat desa. Maju dan jayalah desa kita.