PEKANBARU (CAKAPLAH) - Bupati Kepulauan Meranti nonaktif, Muhammad Adil, menjalani sidang offline atau tatap muka perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (14/9/2023).

M Adil tiba di Pengadilan Negeri Pekanbaru bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) pada pukul 08.30 WIB. Ia mengenakan kemeja warna putih lengan panjang dan memakai kopiah.

Sementara itu auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Muhammad Fahmi Arressa mengikuti sidang melalui zoom.  Adil dibawa dari Jakarta untuk selanjutnya ditahan di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Pada sidang kali ini, JPU menghadirkan 7 orang saksi. Mereka akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Muhammad Arif Nurhayat, dengan hakim anggota Salomo Ginting dan Adrian HB Hutagalung.

Sebelumnya, pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang digelar secara online, Selasa (23//8/2024), M Adil mengajukan permohonan untuk sidang tatap muka kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Permohonan itu pun dikabulkan.

Penetapan sidang tatap muka itu disampaikan hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta, pada sidang secara online yang digelar, Selasa (5/9/2023) petang.

"Permohonannya untuk sidang offline (sidang tatap muka) langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru dikabulkan," ujar hakim Salomo Ginting yang juga Humas Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (6/9/2023).

Untuk itu, kata Salomo, majelis hakim memerintahkan kepada JPU menghadirkan M Adil di ruang persidangan. Hakim juga meminta agar terdakwa dibawa ke Pekanbaru, dan ditahan di Rutan terdekat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Untuk menghadirkannya harus ditahan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Hukum Pekanbaru atau yang berdekatan dengan gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru," kata Salomo.

Untuk diketahui, JPU mendakwa M Adil dengan 3 dakwaan tindak pidana korupsi. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Fitria Nengsih selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti dan auditor BPK perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.

Dalam dakwaan pertama disebutkan
M Adil pada tahun 2022 hingga 2023 bersama-sama Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, melakukan pemotongan sebesar 10 persen setiap pembayaran Uang Persedian (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada kepala organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Total yang diterima terdakwa sebesar Rp17.280.222.003,8.

Pada dakwaan kedua, M Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku kepala perwakilan PT Tanur Muthmainnah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 750 juta. PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jemaah umrah program Pemkab Kepulauan Meranti.

Fitria Nengsih menjabat kepala cabang PT TMT Kepulauan Meranti. Dia dengan mudah mendapatkan proyek perjalanan umrah itu karena memiliki kedekatan dengan M Adil, dan sebagai imbalan M Adil meminta fee Rp 3 juta per jemaah yang diberangkatkan.

Dakwaan ketiga, M Adil dan Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023, memberikan suap kepada auditor BPK perwakilan Riau, M Fahmi Aressa. Uang diberikan di Hotel Red Selatpanjang, di parkiran mal di Pekanbaru dan parkiran Hotel Grand Zuri.

M Adil memberikan uang kepada M Fahmi Aressa sebesar Rp 1 miliar. Uang itu untuk pengondisian penilaian laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).