PEKANBARU (CAKAPLAH) - Upaya Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar beserta kepala daerah di Indonesia memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit akhirnya terwujud.

Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit kepada 350 daerah penghasil.

Dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu, Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit. Yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Kedua Sumatra Utara Rp74,86 miliar, dan Kalimantan Barat Rp65,66 miliar.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyambut antusias kabar baik tersebut. Menurutnya itu merupakan perjuangan bersama para gubernur, khususnya daerah penghasil sawit di Indonesia.

"Ini bentuk perjangan kita bersama para gubernur penghasil sawit di Indonesia," kata Gubri Syamsuar, Ahad (17/9/2023).

Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 yang Sri Mulyani yang diteken pada 8 September 2023 lalu.

Ada pun mengacu dari DataIndonesia.id, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022. Sebanyak 2,86 juta ha 19 persen ada di Riau. Dengan begitu Provinsi Riau tercatat provinsi utama penghasil sawit di Indonesia.

Kemudian disusul Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta ha. Ketiga Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta ha.

Berikut 10 provinsi yang mendapatkan DBH sawit, Provinsi Riau – Rp83,13 miliar, Sumatra Utara – Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat – Rp65,66 miliar, Kalimantan Tengah – Rp60 miliar, Sumatera Selatan – Rp51,2 miliar. Kemudian ada juga. Kabupaten Ketapang – Rp48,3 miliar Kotawaringin Timur – Rp46,48 miliar, Provinsi Kalimantan Timur – Rp43,4 miliar Kabupaten Rokan Hilir – Rp39,3 miliar Provinsi Jambi – Rp38,33 miliar.

Meski begitu, mantan Bupati Siak dua periode ini akan membicarakan kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia.

"Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing," ungkap Syamsuar.

Saat ditanya berapa besaran ideal yang harus diterima Riau, Syamsuar mengatakan belum bisa memastikan. Pasalnya, pusat sendiri tidak pernah melibatkan daerah penghasil soal perhitungan DBH.

"Kita belum tahu berapa idealnya, karena kita juga tak pernah diajak berhitung. Seperti apa, bagaimana formulanya," ungkap Syamsuar lagi.

Karena itu, Syamsuar mengharapkan pusat lebih terbuka akan DBH ini. Sehingga apa yang sudah diperjuangkan bersama kepala daerah penghasil sawit di soal DBH itu, bisa sesuai dengan harapan.

"Tapi yang jelas kita harap ada keterbukaan dari pusat. Sehingga daerah pun tahu hitungannya seperti apa. Dengan begitu kita pun dapat mencapai hasil yang kita harapkan," ujarnya.